Alhakim050181′s Blog
AKU RAMAH BUKAN BERARTI TAKUT, AKU TUNDUK BUKAN BERARTI TAKLUK

Nov
27

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.     Latar Belakang Masalah.

Kajian terhadap Hukum Agraria sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan di dalam seminar-seminar serta simposium yang bertajuk Agraria. Tetapi kajian-kajian tersebut tidak begitu fokus mengkaji tentang sejarah hukum agraria, bagaimana lahirnya hukum agraria di Indonesia sampai terbentuknya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Bahkan wacana untuk mengamandemen Undang-undang Pokok Agraria, yang selanjutnya dalam makalah ini disebut UUPA, terus dilakukan guna menyesuaikan peraturan-peraturan di bidang ke-agraria-an yang sudah dianggap tidak mengakomodir perkembangan masyarakat. Ini membuktikan bahwa hukum – khususnya hukum agararia – terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masayarakat, untuk itu diperlukan suatu kajian ilmiah tentang bagaimana rangkaian sejarah (hukum) hukum agraria Indonesia guna mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di bidang agraria. Dengan demikian setidaknya dari kajian itu dapat diperoleh bahan untuk dijadikan pegangan dalam melakukan pembaharuan (hukum) terhadap hukum agraria.

Substansi yang akan dibahas di dalam makalah singkat ini terfokus kepada sejarah hukum agraria sebagai salah satu bagian yang integral dari sistem hukum Indonesia yang memanikan peranan penting dalam upaya pembangunan masyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara. Dalam kajian terhadap hukum agraria ini penulis melakukan kajian dari pendekatan sejarah. Hal ini penulis anggap penting karena perkembangan hukum agararia kedepan tidak akan terlepas dari proses dan pergelutan yang melatarbelakangi lahirnya hukum agraria ini. Lebih lanjut kenapa pendekatan sejarah hukum ini diperlukan adalah disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :[1]

1.      Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Hal ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil).

2.      Norma-norma hukum dewasa ini seringkali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Henri De Page penulis sebuah karya penting perihal Traite Elementaire de Droit Civil yang diterbitkan pada tahun-tahun 1930-1950, mengemukakan bahwa semakin ia memperdalam studi hukum perdata, semakin ia berkeyakinan bahwa sejarah hukum, lebih dahulu daripada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita mucul ke permukaan seperti keberadaannya sekarang ini.

3.      Sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai sejarah hukum, pada hakikatnya merupakan suatu pegangan penting bagi para yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata umum.

4.      Hal ikhwal yang teramat penting di sini adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan semena-mena, bahwa hukum diletakkan dalam perkembangan sejarahnya serta diakui sepenuhnya sebagai suatu gejala historis.

 

Dari berbagai alasan kenapa pentingnya suatu kajian sejarah hukum, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan kajian terhadap sejarah hukum agraria Indonesia. Dengan demikian setidaknya dapat dilihat gambaran tentang hukum agrraria Indonesia sebagai suatu gejala yang tidak terlepas dari proses masa lalu.

Dari uraian di atas, panulis menuangkan kajian tentang sejarah hukum ini dalam makalah sederhana dengan judul “Hukum Agraria Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya”

 

B.     Identifikasi Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dikaji dalam makalah ini adalah : 

1.      Bagaimana proses sejarah hukum agararia Indonesia sampai dengan terbentuknya UUPA 1960 ?

2.      Bagaimana perkembangan hukum agararia Indonesia dalam konteks kekinian ?

 

C.     Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.      Tujuan Penelitian.

Dari kajian yang akan dilakukan dalam makalah ini, penulis bertujuan untuk :

a.       Mengetahui proses sejarah dalam lintasan waktu dan kala dalam bidang sejarah hukum Indonesia.

b.      Mengetahui dan memahami perkembangan yang dialami hukum agraria Indonesia sampai dengan saat sekarang ini.

 

2.      Kegunaan Penelitian.

a.       Secara Teoritis; makalah ini diaharapkan berguna untuk memperkaya litretaur kasanah kajian hukum agraria Indonesia guna kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum agararia Indonesia;

b.      Secara Praktis; makalah ini dapt berguna sebagai sumber kajian berikutnya dalam bidang hukum ke-agraria-an Indonesia.

 

D.    Kerangka Teoritis.

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi cocietas, ibi ius. Di manapun di dunia ini selama di situ ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Hukum itu tumbuh dan berkembang dari refleksi kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dalam jalinan-jalinan hidup masyarakat di mana hukum itu hidup. Apapun corak hukum itu dipengaruhi oleh jalinan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang merupakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan.

Friedrich Karl von Savigny mengatakan bahwa masyarakat manusia di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyrakat bangsa. Tiap masyarakat bangsa itu mempunyai Volksgeist (jiwa bangsa)-nya sendiri yang berbeda menurut tempat dan zaman. Volksgeist itu dinyatakan dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial rakyat yang tentunya berbeda-beda menurut tempat dan zaman pula. Yang dimaksudkan dengan Volksgeist adalah filasafat hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi di masa lampau.[2]

Selanjutnya Savigny melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan historis masyarakat tempat hukum itu berlaku. Isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat di sepanjang sejarah; isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku.

W. Friedman menyimpulkan esensi dari theori Savigny sebagai berikut :

“Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya, dan konstitusinya. Gejala ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupkan kemampuan-kemapuan dan kecenderungan-kecenderungan dari masyarakat tertentu, disatukan secara tak terpisah dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut-atribut yang jelas. Yang mengikat semua itu dalam suatu keseluruhan adalah kesamaan pendirian dari rakyat. Kesadaran batiniah yang sama perlu untuk membuang semua pikiran tentang asal mula yang kebetulan dan tidak pasti ….hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan akhirnya lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannnya …..maka inti teori ini adalah bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara, seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa, tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk, yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh yurisprudensi, jadi di mana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang- wenang dari pembuat undang-undang”.[3]

 

Dengan demikian, bahwa suatu tatanan hukum yang hidup dan ditaati keberadaannya di masyarakat merupakan hasil hasil dari ekstraksi adat sitiadat, cita, rasa, karsa masyarakat yang dikristalkan dalam bentuk seperangkat aturan yang memiliki wibawa sehingga hal itu diikuti dalam rangka mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang tertib, teratur, dan adil.

Faham tersebut di atas dikenal dalam ranah imu pengetahuan hukum dengan faham/mazhab sejarah (historis). Faham inilah yang melandasi pijakan berfikir dalam makalah ini, di mana bahwa hukum agraria yang berlaku dalam sistem hukum nasional adalah merupakan hasil dari ekstraksi volkgeist bangsa Indonesia. Hal mana ditegaskan dalam UUPA itu sendiri, bahwa UUPA tersebut berdasarkan hukum adat. Seperti yang disebutkan oleh Pasal 5 UUPA, bahwa :

Hukum agraria yang  berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PENGERTIAN DAN LINGKUP HUKUM AGRARIA

 

A.     Pengertian Agraria.

Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga perspektif, yakni arti agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan dan pengertian agraria berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.[4] Pertama dalam perspektif umum, agraria berasal dari bahasa Latin ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris agrarian selalu dairtikan dengan tanah dan dihubungakan dengan usaha pertanian. Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.

Di Indonesia sebutan agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.

Tetapi Agrarisch Recht atau Hukum Agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara.

Sebutan agrarische wet, agrarische besluit, agrarische inspectie pada departemen Van Binnenlandsche Bestuur, agrarische regelingan dalam himpunan Engelbrecht, bagian agraria pad kementerian dalam negeri, menteri agraria, kementerian agraira, departemen agraria, menteri pertanian dan agraria, departemen pertanian dan agraria, direktur jenderak agraria, direktorat jenderal agraria pada departemen dalam negeri, semuanya menunjukan pengertian demikian.

Dalam tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, yang sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian sebutan pertanahan sebagai nama badan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi lingkup tugas dan kewenangan yang sebelumnya ada pada departemen dan direktorat jenderal agraria. Sebaliknya justru memberikan kejelasan dan penegasan mengenai lingkup pengertian agraria yang dipakai di lingkungan administrasi pemerintahan. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut.

Adanya jabatan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Pembagnuan VI, juga tidak mengubah lingkup pengertian agraria. Sebutan jabatan tersebut tampaknya untuk menunjukkan, bahwa tugas kewenangan Menteri Negara Agraria adalah lebih luas dari dan tidak terbatas pada lingkup tugasnya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang disebut dalam KEPRES Nomor : 26 Tahun 1988.

Dalam Kepres Nomor : 44 Tahun 1993 ditentukan, bahwa Menteri Negara Agraria bertugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan danmenyelenggarakan antar lain fungsi : c. Mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh. Dengna adanya fungsi koordinasi  Menteri Agraria dulu yang memimpin Departemen Agraria, yang dalam tata susunan Kabinet Pembanguan VI ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Biarpun tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi dari apa yang tercantum dalam Konsiderans, pasal-pasal dan penjelasannya, dapatlah disimpulkan, bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam UUPA dipakai dalam arti yang sangat luas.

Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung : tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yangberada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) jo.Pasal 4 ayat(1)). Dengan demikian pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.

Sehubungan dengan itu bumi meliputi juga apa yang dikenal dengan sebutan Landas Kontinen Indonesia (LKI). LKI ini merupakan dasar laut dan tubuh bumi di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor : 4 Prp Tahun 1960, sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih meungkin diselenggarakan eksplorasi dan sksploitasi kekayaan alam. Penguasaan penuh dan hak ekslusif  atas kekayaan alam di LKI tersebut serta pemilikannya ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor :1 Tahun  1973)(LN. 1973-1, TLN 2994).

Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5)). Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang : Pengairan (LN 1974-65) pengertian air tidak dipakai dalam arti yang seluas itu. pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang meliputi air yang terdapat di laut (Pasal 1 angka 3).

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi sidebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Undang-undang Nomor :11 Tahun 1967 tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN 1967-227, TLN 2831).

Kekayaan alam yang terkandung di dalam air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia. (Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1985 tentang : Perikanan, LN. 1985-46).

Dalam hubungan dengan kekayaan alma di dalam tubuh bumi dan air tersebut  perlku dimaklumi adanya pengertian dan lembaga Zone Ekonomi Eksklusif, yaitu meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mili laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam ZEE ini hak berdaulat untuk melakukamn eksplorasi, eksploitasi dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di dasar laut serta tuuh bumi di bawahnya dan air di atasnya, ada pada Negara Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1983 tentang : Zone Ekonomi Eksklusif LN. 1983-44).

Sementara, A.P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa terwujud hak-hak atas tanah, atupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yakni bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dari batasan agraria yang diberikan UUPA dalam ruang lingkupnya di atas mirip dengan pengertian ruang  dalam undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992 tentang : Penataan Ruang. Menurut Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udata sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Dari uraian pengertian agraria di atas, maka dapat disimpulkan pengertian agraria dengan membedakan pengertian agraria dalam arti luas dan pengertian agraria dalam arti sempit. Dalam arti sempit, agraria hanyalah meliputi bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini adalah bukan dalam arti fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah pengertian agraria dalam arti luas.

 

B.     Pengertian Hukum Agraria.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukum agraria, antara lain beberapa disebutkan di bawah ini.

Subekti dan Tjitro Subono, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut.[5]

Prof. E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadai bagian dari hukum tata usaha negaram karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria.[6]

Daripada itu, sesuai dnegan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran Hukum Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber daya alam. Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA memiliki pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi :

  1. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah  dalam arti permukaan bumi;
  2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
  3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan;
  4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;
  5. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan dan hasil hutan;
  6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.

Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas menurut UUPA, dan peraturan-perturan hukum lain yang lebih tinggi.

 

C.     Hukum Tanah.

Dalam pengertian konteks agraria, tanah berarti permukaan bumi paling luar berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah di sini buakan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atas tanah.

Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam artu yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah hak atas sebagiaan tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA,  kepda pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk  kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hirarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah :

1.      Hak bangsa Indonesia atas tanah;

2.      Hak menguasai negara atas tanah;

3.      Hak ulayat masyarakat hukum adat;

4.      Hak-hak perseorangan, meliputi :

a.       Hak-hak atas tanah, meliputi :

1).    Hak milik atas;

2).    Hak guna usaha;

3).    Hak guna bangunan;

4).    Hak pakai;

5).    Hak sewa;

6).    Hak membuka tanah;

7).    Hak memungut hasil hutan;

8).    Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA).

b.      Wakaf tanah hak milik;

c.       Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan);

d.      Hak milik atas satuan rumah susun.

 

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem.[7]

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.      Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum;

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak.

2.      Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit;

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai obyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

 

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang  hak dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam dalam hukum tanah, yaitu : asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal.

Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasrkan pemilikan tanah dengan memisahakan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasrkan pemilikan tanah san segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu.

Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh UUPA. Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan KUHPerdata.

Dalam bukunya, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sejak berlakunya KUHPerdata kedua asas ini diterapkan secara berdampingan sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis) pada masa sebelum adanya kesatuan hukum dalam hukum pertanahan yaitu sebelum UUPA. Sejak berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Dengan demikian pengaturan tentang hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum (unifikasi hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaitu yang diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat (lihat Pasal 5 UUPA).[8]

 

D.    Sumber Hukum Agraria.

1.      Sumber Hukum Tertulis.

a.       Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Di mana dalam Pasal 33 ayat (3) ditentukan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

 

b.      Undang-undang Pokok Agraria.

Undang-undangg ini dimuat dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-140, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.

c.       Peraturan perundang-undangan di bidang agraria :

1).    Peraturan pelaksanaan UUPA

2).    Pertauran yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik.

d.      Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.

 

2.      Sumber Hukum Tidak Tertulis.

a.       Kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya :

1).    Yurisprudensi;

2).    Praktik agraria.

b.      Hukum adat yang lama, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cacat-cacatnya telah dibersihkan.

 

 

BAB III

HUKUM DAN POLITIK AGRARIA KOLONIAL

 

A.     Hukum Agraria Kolonial.

Dari segi berlakunya, Hukum Agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.      Hukum agraria Kolonial yang berlaku sebelum Indonesia merdeka bahkan berlaku sebelum diundangkannya UUPA, yaitu tanggal 24 September 1960; dan

2.      Hukum Agraria nasional yang berlaku setelah diundangkannya UUPA.

 

Dari konsideran UUPA di bawah kata ”menimbang”, dapat diketahui beberapa ciri dari hukum agraria kolonial pada huruf b, c dan d, sebagai berikut :

1.      Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;

2.      Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan  berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;

3.      Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

 

Beberapa ketentuan hukum agraria pada masa kolonial beserta ciri dan sifatnya dapat diuraikan sebagai berikut :

 

1.      Sebelum tahun 1870.

a.      Pada masa VOC (Vernigde Oost Indische Compagnie).

VOC didirkan pada tahun 1602 – 1799 sebagai badan perdagangan sebagai upaya guna menghindari persaingan antara pedagang Belanda kala itu. VOC tidak mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah, kecuali pajak hasil dan kerja rodi.

Beberapa kebijaksanaan politik pertanian yang sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC, antara lain :[9]

1).    Contingenten.

Pajak hasil atas tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial (kompeni). Petani harus menyerahkan sebgaian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa dibayar sepeser pun.

2).    Verplichte leveranten.

Suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang kewajiban meyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan.

3).    Roerendiensten.

Keijaksanaan ini dikenal dengan kerja rodi, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian.

 

b.      Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendles (1800-1811).

Awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir.

Kebijakannya itu adalah dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah itulah yang kemudian disebut tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak pada pamiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut landheerlijke rechten atau hak pertuanan. Hak pertuanan, misalnya :[10]

a.       Hak untuk mengangkat atau mengesahkan kepemilikan serta memberhentikan kepal-kepala kampung/desa;

b.      Hak untuk menuntut kerja paksa (rodi) atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk;

c.       Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk;

d.      Hak untuk mendirikan pasar-pasar;

e.       Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan penyebrangan;

f.        Hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya dan sebagainya.

 

3.      Masa Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Rafles (1811-1816).

Pada masa Rafles semua tanah yang berada di bawah kekuasaan government dinyatakan sebagai eigendom government. Dengan dasar ini setiap tanah dikenakan pahaj bumi.

Dari hasil penelitian Rafles, pemilikan tanah-tanah di daerah swapraja di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja, sedang rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Karena kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya adalah pemilikan atas tanah-tanah tersebut dngna sendirinya beralih pula kepa Raja Inggris. Dengan demikian, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainka milik Raja Inggris. Oleh karena itu, mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris, sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja mereka sendiri.

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :[11]

a.       Pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberi kekuasaan utnuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani.

b.      Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani. Jika hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan pajak tanah. Dapat dikurangi luasnya atau dapat dicabut penguasaannya, jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mempu membayar pajak tanah yang ditetapkan baginya, tanah yang bersangkutan akan dinerika kepada petani lain yang sanggup memenuhinya.

c.       Praktik pajak tanah menjungkirbalikan hukum yang mengatur tentang pemilikan tanah rakyat sebagai besarnya kekuasaan kepal desa. Seharusnya luas pemilikan tanahlah yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi dalam praktik pemungutan pajak tanah itu justru berlaku yang sebaliknya. Besarnya sewa yang sanggup dibayarlah yang menentukan luas tanah yang boleh dikuasai seseorang.

 

4.      Masa Pemerintahan Gubernur Johanes van den Bosch.

Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch menetapkan kebijakan pertanhan yang dikenal dengan sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel.

Dalam sistem tanam paksa ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak lengsung dibutuhkan oleh pasar internasional paa waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu satu tahun.

Adanya monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar. Di samping pada dasarnya para penguasa itu tidak mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengelola tanah dengan waktu yang cukup lama. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah dari negara. Tanah-tanah yagn biasa disewa adalah tanah-tanah negara nyang masih kosong.

 

2.      Sesudah tahun 1870 (hukum tanah administratif Belanda).

a.      Agrarische Wet (AW).

Pada tahun 1870 lahirlah Agrarische Wet yang merupakan pokok penting dari hukum agraria dan semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah masa itu sebagai permulaan hukum agraria barat. Ide awal dikelularkannya Agrarische Wet (AW) ini adalah sebagai respon terhadap kaingina perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia, namun hak-hak rakyat atas tanahnya harus dijamin.

AW ininmerupakan undnag-undang di negeri Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1870, dengan diundangkan dalam S.1870-55. dimasukkannya ke Indonesia, dengan memasukkan Pasal 62 RR, yang pada mulanya terdiri dari 3 ayat, dengan penambahan 5 ayat tersebut sehingga Pasal 62 RR menjadi 8 ayat, yakni ayat 4 sampai dengan ayat 8. pada akhirnya Pasal 62 RR ini menjadi Pasal 51 IS.

Pasal 51 IS ini memuat :

Ayat (1)

Ayat (2)

 

 

 

Ayat (3)

 

 

 

 

 

Ayat (4)

 

 

Ayat (5)

 

Ayat (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (8)

:

:

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah.

Di dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukan perluasan kota dan desa serta mendirikan bangunan-bangunan kerajinan/industri.

Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah dnegan ketentuan yang ditetpakan dengan ordonansi. Ada pun tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli, atau yang dipunyai oleh desa sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lainnya tidak boleh dipersewakan.

Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dengan Hak Erfacht selama waktu tidak lebih dari 75 tahun.

Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai ada penberian Hak yang melanggar Hak penduduk asli.

Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli untuk keperluan mereka sendiri, atau tanah-tanah kepunyaan desa sebagai tempatpengembalaan umum atas dasar lainnya, kecuali untuk kepentingan umum berdasrkan Pasal 133 dan untuk keperluan pengusahaan tanaman yang diselenggarakan atas perintah atasan dengan pemberian ganti rugi atas tanah.

Tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan Hak Milik (hak pakai perseorangan yang turun temurun) atas permintaan pemiliknya yang syah diberikan kepadanya dengan hak eigendom dengan pembatasan-pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendomnya, yakni mengenai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan desa serta wewenang untuk menjualnya kepada bukan orang Indonesia asli.

Menyewakan tanah-tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli, kepada bukan orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.

 

Terbentuknya AW merupakan upaya desakan dari para kalangan pengusaha di negeri Belanda yang karenan keberhasilan usahanya mengalami kelebihan modal, karenanya memerlukan bidang usaha baru untuk menginvestasikannya. Dengan banyaknya persediaan tana hutan di jawa yang belum dibuka, para pengusaha itu menuntut untuk diberikannya kesempatan membuka usaha di bidang perkebunan besar. Sejalan dengan semangat liberalisme yang sedang berkembang dituntut pengantian sisten monopoli negara dan kerja paksa dalam melaksanakan cultuur stelse, dengna sisitem persaingan bebasa dan sistem kerja bebas, berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal.

Tuntutan untuk mengakihiri sistem tanam paksa dan kerja paksa dengan tujuan bisnis tersebut, sejalan dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari golongan lein di negeri Belanda, yang mellihat terjadinya penderitaan yang sangat hebat di kalangan petani Jawa, sebagai akibat penyalah gunaan wewenang dalam melaksanakan cuktuur stelsel oleh para pejabat yang bersangkutan.

Dari itu jelaslah tujuan dikeluarkannya AW adalah untuk membuka kmeungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindi Belanda.

Selain itu AW juga bertujuan untuk :

a.       Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan :

1).    Memberikan tanah-tanah negara dengan hak Erfacht yangberjangka waktu lama, sampai 75 tahun.

2).    Untuk memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewakan tanah adat/rakyat.

b.      Memperhatikan kepentigan rakyat asli, dengan jalan :

1).    Melindungi hak-hak tanah rakyat asli.

2).    Memberikan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru (Agrarische eigendom).

 

Untuk pelaksanaan AW tersebut, maka diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan keputusan, diantaranya dalam Agrarische Besluit.

 

b.      Agrarische Besluit (AB).

Ketentuan-ketentuan AW pelaksanaannya diatur lebih lanjuta dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan yang paling penting adalah apa yang dimuat dalam Koninklijk Besluit (KB), yang kemudian dikenal dengan nama Agrarische Besluit (AB), S.1870-118.

AB terdiri dari tiga bab, yaitu ;

1).    Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;

2).    Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah;

3).    Pasal 19-20 tentang peraturan campuran.

 

Dalam Pasal 1 AB tersebut dimuat satu pernyataan yang asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanah administratif Hindi Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai kurang menghargai , bahkan “memperkosa” hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum adat.

Dinyatakan dalam Pasal 1 AB tersebut :[12]

“Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet anderen reght van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”.

 

Jika diterjemahkan :

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapar membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein negara (milik) negara”.

 

AB hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, maka apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 AB tersebut, yang dikenal sebagai Domein Verklaring (Pernyataan Domein) semulanjuga berlaku untuk Jawa dan Madura saja. Tetapi kemudian pernyataan domein tersebut diberlakukan juga untuk daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura, dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam S.1875-119a.

Maksud dari adanya pernyataan domein itu adalah untuk memberikan ketegasan sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah-tanah kepada pihak lain adalah Pemerintah. Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di Hindi Belanda dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1).    Vrijlands Domein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera.

2).    Onvrijlands Domein atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.

 

Dalam praktiknya, pernyataan domein mempunyai dua fungsi, yakni :

1).    Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak opstal, dan hak erfacht.

2).    Untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak pelu membuktikan hak eigendomnya atas tanah, tetapi piha lainlah yang wajib membuktikan haknya.

 

Untuk diketahui bahwa hak rakyat Indonesia atas tanahnya adalah berdasarkan hukum adat, sedangkan dalam hukum adat tidak adak ketentuan hukum yang sama dengan Pasal 570 BW, maka denga sekaligus semua tanah dari rakyat Indonesia termasuk menjadi tanah negara (domein negara). Yang tidak termasuk tanah negara, menurut Pemerintah Hindia Belanda, adalah tanah-tanah seperti di bawah ini :

1).    Tanh-tanah daerah swapraja;

2).    Tanah-tanah yang menjadi eigendom orang lain;

3).    Tanah-tanah partikulir;

4).    Tanah-tanah eigendom agraria (Agrarische eigendom).

 

c.       Erfacht Ordonantie.

Mengenai pemberian hak erfacht kepada para pengusaha tersebut, menurut AW harus diataur dalam ordonansi. Maka daka dalam pelaksanaannya dijumpai berbagai peraturan mengenai hak erfacht, yaitu :[13]

a.       Untuk Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Swapraja :

1).    Agrarische Besluit (S.1870-118) Pasal 9 sampai dengan  17;

2).    Ordonansi yang dimuat S.1872-237a, yang beberapa kali mengalami perubahan , terakhir dalam tahun 1913 disusun kembali dan diundangkan dalam S.1913-699.

b.      Untuk luar Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Swapraja : semula ada beberapa ordonansi yang mengatur hal-hal mengenai pemberian hak erfacht yang berlaku di daerah-daerah tertentu,

1).    S.1874f untuk Sumatera.

2).    S.1877-55 untuk keresidenan Manado.

3).    S.1888-58 utnuk daerah Zuider-en Oosteradeling Borneo.

Dalam tahun 1914 diundangkan satu ordonansi utnuk semua daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan dimuat dalam S.1914-367 Ordonansi yang baru itu dikenal dengan sebutan “Erfachtordonantie Buitengewesten”. Semua ordonansi yang lama ditarik kembali kecuali Pasal 1-nya masing-masing.

c.       Untuk daerah-daerah swapraja luar Jawa :

Diatur dalam S.1910-61 dengan sebutan erfachtordonantie Zelfbesturende Landschappen Buitengewesten. Berlakunya di masing-masing swapraja  menurut petunjuk Gubernur Jenderal.

Sebelum adanya ordonansi itu di daerah-daerah swapraja di luar Jawa tidak diberikan hak erfacht, melainkan hak konsesi untuk perusahaan kebun besar.

Persewaan tanah rakyat kepada perusahaan kebun besar diatur pula dengan ordonansi, yang telah mengalami perubahan-perubahan menjadi :

1).    Grondhuurordonantie (S.1918-88), yang berlaku di Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta;

2).    Vordtenlands Groondhuur Reglement (S.1918-20), yang berlaku di daerah swapraja Surakarta dan Yogyakarta.

 

d.      Agrarische Eigendom.

Agrarische eigendom adalah suatu koninklijk besluit tertanggal 16 April 1872, Nomor : 29, mengenai hak agrarische eigendom.

Yang dimaksud dengan Agrarische eigendom adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia/pribumi,nsuatu hak yang kuat atas sebidang tanah. Agrarische eigendom ini, dalam praktik untuk membedakan hak eigendom sebgaimana yang dimaksud dalam BW.

Agrarische eigendom diatur dalam Pasal 51 ayat (7) I.S., diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 AB kemudian diatur lebih lanjut dalam KB tanggal 16 April 1872 Nomor : 29 (S. 1872-117) dan S. 1837-38. berdasarkan KB tersbut, tata cara memperoleh Agrarische eigendom dijelaskan di bawah ini, yaitu :

1).    Apabila seseorang Indonesia asli (=bumi putera) berkeinginan agar hak milik atas tanahnya, dirubah menjadi Hak Agrarische eigendom, maka pemohonannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, agar ia ditetapkan sebagai pemiliknya. Inilah yang disebut : uitwijzing van erfelijk individucel gebbruikrecht. Ini hanya mungkin apabila tanahnya di lkuar sengketa, artinya tanpa berperkara dengan pihak lain.

2).    Untuk ini semua sebelumnya diadakan pengumuman, di desanya yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa berkepentigan akan mengajukan keberatan-keberatan terhadap permohonan uitwijzing van erfelijk individucel gebbruikrecht di atas.

3).    Dengan berlandaskan keputusan ketua pengadilan negeri tersebut, maka agrarische eigendom dapat diberikan kepada pemohon oleh bupati yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama pemberian gubernur jenderal.

4).    Agrarische eigendom yang telah diperoleh dari bupati tersebut, maka Agrarische eigendom tersebut harus didafatarkan menurut peraturan sebagaimana dimuat dalam S.1873-38, dan kepada pemiliknya akan mendapat surat tanda bukti hak.

5).    Setiap peralihan hak, pembebanan degnan hypotheek, harus didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri.

 

Tujuan adanya Agrarische eigendom sebetulnya bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang kuat, yang pasti karena terdaftar dan haknya dapat dibebani dengan hypotheek. Tetapi dalam praktiknya kesempatan untuk menggantikan hak miliknya dengan menjadi Agrarische eigendom tidak banyak dipergunakan.

 

3.      Hukum Tanah Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

KUHPerdata yang berlaku di Indonesia merupakan politik hukum Belanda yang memberlakukan KUHPerdata yang berlaku di Belanda, dengan beberapa perubahan, berdasarkan asas konkordansi[14] diberlakukan di Indonesia.

Kaitannya dengan pemberlakuan hukum perdata di Hindia Belanda harus juga diperhatikan politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang terapkan dalam pemberlakuan hukum bagi penduduk Hindia Belanda kala itu, yaitu politik hukum penggolongan penduduk yang membagi golongan penduduk menjadi tiga golongan sebagaimana dimakasud dalam Pasal Pasal 163 I.S. (Indische Staatsregeling) yakni :

1).    Golongan Eropa dan dipersamakan dengannya;

2).    Golongan Timur-Asing; yang terdiri dari Timur Asing Golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa seperti  Arab, India, dan lain-lain;

3).    Golongan Bumi Putera, yaitu golongan orang Indonesia asli yang terdiri atas semua suku-suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia.

Dengan demikian di Indonesia terdapat hukum perdata yang beragam (pluralistis). Pertama, terdapat hukum yang disesuaikan untuk segala golongan warga negara seperti yang sudah diuraikan di atas :

1).    Untuk bangsa Indonesia asli, berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mangenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

2).    Untuk warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku Kitab Undang-udang  Hukum Perdata (BW) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK), dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai BW tersebut ada sedikit penyimpangan yaitu bagain 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai “penahanan” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula “Burgirlijk Stand tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal ini tidak terkenal di dalam BW.

 

Sebagai akibat politik hukum tersebut, maka sebagaimana halnya hukum perdata, hukum tanah pun berstruktur ganda atau dulaistik, dengan berlakunya bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat, yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis dan hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam buku II KUHPerdata yang merupakan hukum tertulis.

Ini berarti, bahwa hubungan-hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum di kalangan orang-orang dari golongan bumi putera diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum adatnya masing-masing. Demikian pula dengan kalangan orang-orang dari golongan yang lain. Hukum yang ditetpkan adalah hukum yang berlaku untuk golongan masing-masing.

Adapun hubungan-hubungan hukum antara orang-orang pribumi dan orang-orang non pribumi diselesaikan apa yang disebut Hukum Antar Golongan atau hukum intergentiel. Dalam peristiwa hubungan hukum semacam itu timbul pertanyaan hukum mana yang berlaku. Pertanyaan itu timbul karena pemerintah Hindia Belanda menganut apayang disebut asas persamaan derajat atau persamaan penghargaan bagi stelse-stelsel hukum yang  berlaku, baik hukum barat, hukum adat golongan pribumi maupun hukum adat golongan timur asing bukan Cina. Tidak ada salah satu di antaranya yang superior atau dihargai lebih tinggi dari yang lain. Maka dalam menyelesaikan peristiwa hukum antar golongan tidak musti salah satu stelsel hukum tertentu yang harus diberlakukan.

Perihal peraturan hukum yang mengatur tentang hukum agraria dalam KUHPerdata adalah Buku II KUHPerdata selama menyangkut tentang bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam buku II KUHPerdata tersebut terdapat beberapa jenis hak atas tanah barat yang dikenal yaitu :

1)      Tanah eigendom, yaitu suatu hak atas tanah ang pemiliknya mempunyai kekuatan mutlak atas tanah tersebut;

2)      Tanah hak opstal, yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki sesuatu yang di atas tanah eigendom, pihak lain yang dapat berbentuk rumah atau bangunan, tanaman dan seterusnya di samping hak opstal tersebut memberikan wewenang terhadap benda-benda tersebut kepada pemegang haknya juga diberikan wewenang-wewenang yaitu :

a).    Memindah-tangankan benda yang menjadi haknya kepada pihak lain;

b).    Dapat dijadikan jaminan utang;

c).    Dapat diwariskan.

Dengan catatan hak opstal tersebut belum habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

3)      Tanah hak erfacht, yaitu hak untuk dapat diusahakan/mengolah tanah orang lain dan menarik atau hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut, keweangangan pemegang hak erfacht hampir sama dengan kewewnangan hak opstal.

4)      Tanah hak gebruis, yaitu tanah hak pakai atas tanah orang lain.

 

Di samping hak atas tanah barat tersebut di atas, juga ada tanah-tanah dengan hak Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adat, yang disebut tanah hak adat. Ada pula tanah-tanah dengan hak ciptaan pemerintha Hindia Belanda seperti agararische eigendom, landerijn bezitrecht. Juga dengan hak-hak ciptaan pemerintah swapraja, seperti grant sultan. Tanah-tanah dengan hak-hak adat dan hak-hak ciptaan pemerintha Hindia Belanda dan swapraja tersebut, bisa disebut tanah-tanah hak Indonesia, yang cakupannya lebih luas dari tanah-tanah hak adat.

Tanah-tanah hak barat dapat dikatakan hampir semuanya terdaftar pada Kantor Overschrijvings Ambtenar menurut Overschrijvings Ordonantie S. 1834-27 dan dipetakan oelh Kantor Kadaster menurut peraturan-peraturan kadaster. Tanah hak barat ini tunduk pada hukum tanah barat. Artinya hak-hak dan kewajiban pemegang haknya, persyaratan bagi pemegang haknya, hal-hal mengenai tanah yang dihaki, sert aperolehannya, pembebanannya diatur menuurut ketentuan-ketentuan hukum tanah barat.[15]

Tanah-tanah hak adat hampir semuanya belum didaftar. Tanah-tanah itu tunduk pada hukum adat yang tidak tertulis. Tanah-tanah hak adat, yang teridiri atas apa yang disebut tanh ulayat msyarakat-masayrakat hukum adat dan tanah perorangan, seperti hak milik adat, merupakan sebagian terbesar ranah Hindi Belanda.

Untuk tanah-tanah hak ciptaan pemerintah swapraja, di daerah-daerah swpraja Sumatera Timur dipunyai dengan hak-hak ciptaan pemerintah swapraja. Di daerah Kesultanan Deli misalnya dikenal tanh-tanah yang dipunyai dengan apa yang disebut :[16]

1)      Grant Sultan semacam hak milik adat, diberikan oleh pemrintah swapraja, khusus bagi para kaula swapraja, didaftar di kantor pejabat swapraja;

2)      Grant Controleu, diberikan oleh pemerintah swapraja bagi bukan kaula swapraja, didaftar di kantor Controleur (pejabat pangreh praja Belanda);

3)      Grant Deli Maatschappij, terdapat di kota Medan dan diberikan oleh Deli Maatschappaij, juga didaftar di kantor perusahaan tersebut. Deli Maatschappaij adalah suatu perusahaan yang mempunyai usah perkebunan besar tembakau dan bergerak juga di bidang pelayanan umum dan tanah, memperoleh tanah yang luas dari pemerintah swapraja Deli dengan Grant. Tanah tersebut dipetak-petak dan diberikan kepada yang memerlukan oleh Deli Maatschappaij kepada juga dengan grant yang merupakan “sub-grant” dikenal dengan sebutan “grant D”, singkatatan dari grant Deli Maatschappaij.

4)      Hak konsesi untuk perusahaan perkebunan besar, diberikan oleh pemerintah swapraja dan didaftar di kantor residen.

 

4.      Sesudah Tahun 1942.

Pada periode sesudah tahun 1942, terjadi situasi yang cenderung pada :

a.       Periode kacau di bidang pemerintahan mengakibatkan kebijaksanaan pemanfaatana tanah dan penguasaan tanah tidak tertib;

b.      Tujuan utama, usaha menunjang kepentingan Jepang;

c.       Permulaan akupasi liar pada tanah-tanah perkebunan atau penebangan liar;

d.      Usaha pengembalian kembali perkebunan milik Belanda;

e.       Kerusakan fisik tanah karena politik bumihangus dan penggunaan tanah melampaui batas kemampuannya.

 

Pada masa penjajahan tersebut di atas keadaan hukum agraria Indonesia menurut hukum adat tidak terlepas dari hukum adat daerah setempat antara lain, perangkat hukumnya tidak tertulis, bersifat komunal, bersifat tunai dan bersifat langsung. Sedangakan mengenaihak atas tanah mengenal peristilahan yang lain ;

a.       Hak persekutuan atas tanah yaitu hak ulayatl;

b.      Hak perorangan atas tanah :

1)      Hak milik, hak yayasan;

2)      Hak wenang pilih, hak mendahulu;

3)      Hak menikmati hasil;

4)      Hak pakai;

5)      Hak imbal jabatan;

6)      Hak wenang beli.

 

Pada masa kolonial ini tanah-tanah hak adat tidak terdaftar, kalaupun ada hanyalah bertujuan untuk bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, sehingga secara yuridis formal bukan sebagai pembuktian hak.

 

5.      Hukum Agraria Masa Kemerdekaan Sampai Tahun 1960.

Diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan di tangan sendiri. Pada masa itu pendudukan tanah oleh masyarakt sudah menjadi hal yang sangat komplek karena masyarakat yang belum berkesempatan menduduki tanah perkebunan dalam waktu singkat berusaha untuk menduduki tanah.

Sejak pengakuan keadulatan oleh Belanda atas negara Indonesia, barulah pemerintah mulai menata kembali pendudukan tanah oleh rakyat dengan melakukan hal-hal berikut :[17]

a.       Mendata kembali berapa luas tanah dan jumlah penduduk yang mengusahakan tanah-tanah perkebunan untuk usaha pertanian. Di daerah Malang luasnya tanah perkebunan ± 20.000 Ha. pendudukan oleh rakyat seluas ± 8.000 Ha. Daerah Kediri luas tanah perkebunan ± 23.000 Ha. pendudukan oleh rakyat  seluas ± 13.000 Ha. dan menurut perkiraan dari luas tanah perkebunan di Jawa yang seluas ± 200.000 Ha. telah diduduki rakyat seluas ± 80.000 Ha.

b.      Pendudukan tanah perkebunan yang hampir dialami oleh semua perkebunan lambat laun akan menghambat usaha pembangunan kembali suatu cabang produksi yang penting bagi negara serta memperlambat pesatnya kemajuan produksi hasil-hasil perkebunan yang sangat diperlukan. Sebagian tanah perkebunan yang terletak di daerah pegunungan sehingga taidak cocok untuk usaha pertanian, untuk itu perlu ditertibkan.

c.       Pemakian tanah-tanah perkebunan yang berlokasi di daerah pegunungan tersebut dikuatirkan akan menimbulkan bahayb erosi dan penyerapan air.

d.      Pemakaian tanah-tanah oleh rakyat di beberapa daerah menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

 

Untuk itu, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1954 tentang : Penyelesaian soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Penyelesaian akan diusahakan bertingkat 2 (dua) sebagai berikut :

a.       Tahap pertama; terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antar pemilik perkebunan dengan rakyat/penggarap;

b.      Tahap kedua; apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak berhasil, maka dalam rangka penyelesaian penggarapan tanah perkebunan tersbut akan mengambil kebijakan sendiri dengan memperhatikan :

1)      Kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk, letak perkebunan yangbersangkutan;

2)      Kedudukan perusahaan perkebunan di dalam susunan perekonomuian negara.

 

Agar pelaksanaan dari keputusan tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka diatur ketentuan sebagai berikut :

a.       Kemungkinan pencabutan dan pembatalan hak atas tanah perkebunan milik para pengusaha, baik sebagian meupun seluruhnya, jika mereka dengan sengaja menghalangi upaya penyelesaian;

b.      Ancaman hukum terhadap mereka yang melanggar atau menghalangi;

c.       Ancaman hukuman terhadap mereka yang tidak dengan seizin pemilik perkebunan, masih terus memakai tanah perkebunan sesudah tuntutan ini diberlakukan;

d.      Ketentuan tentang harus mengadakan pengosongan.

 

Untuk mencegah pendudukan kembali tanah perkebunan oleh rakyat, maka pemerintah megeluarakan perarturan tentang larangan pendudukan tanah tanpa izin yang berhak yaitu Undang-undang Nomor : 51 Prp. Tahun 1960.

Selain ketentuan dia atas, dalam upaya menata kembali hukum pertanahan pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.      Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1956 tentang : Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.

2.      Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1956 tentang : Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan.

3.      Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1956 tentang : Peraturan Pemerintah dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah Perkebunan.

4.      Ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah-tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negerinya.

 

B.     Politik Hukum Agraria Kolonial.

Politik agraria dimaksudkan adalah kebijaksanaan dalam bidang ke-agraria-an. Prof. Dr. Mahfud M.D. dalam bukunya “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, memberikan pengertian politik hukum. Dalam bukunya itu disebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.[18]

Dengan demikian, politik hukum agraria merupakan arah kebijaksanaan hukum dalam bidang agraria dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dimana dalam pelaksanaan legal policy itu dapat dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat asas, dasar, dan norma dalam bidang agraria dalam garis besar.

Sementara itu, politik hukum agraria kolonial adalah prinsip dagang, yakni untuk mendapatkan hasil bumi/bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tujuannya tidak lain mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi diri pribadi penguasa kolonial yang merangkap sebagai pengusaha. Keuntungan ini juga dinikmati oleh pengusaha Belanda dan pengusaha Eropa. Sebaliknya bagi rakyat Indonesia menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam.

Sistem kolonial ditandai dengan 4 ciri pokok, yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan dependensi. Prinsip dominan terjadi dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Dominasi ini ditopang oleh keunggulan militer kaum penjajah dalam menguasai dan memerintah penduduk peribumi. Eksploitasi atau pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Penduduk pribumi diperas tenaga dan hasil peoduksinyaaunutk diserahkan kepada penjajah, yang kemudian oleh pihak penjajah itu dikirim ke negara induknya untuk kemakmuran mereka sendiri. Diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis. Golongan penjajah dianggap sebagai golongan yang superior, sedangkan penduduk pribumi yang dijajah dipandang sebagai bangsa yang rendah atau hina. Dependensi atau ketergantungan masyarakat jajahan terhadao penjajah. Masyarakat terjajah menjadi makin tergantung kepada penjajah dalam hal modal, teknologim pengetahuan, dan keterampilan karena mereka semakin lemah dan miskin.[19]

Politik hukum agraria kolonial dimuat dalam Agrarische Wet (AW) S.1870-55 dengan isi dan maksud serta tujuan sebagai berikut :

1.      Tujuan primer :

Memberikan kesempatan kepada pihak swasta (asing) mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah unutk waktu yang cukup lama dengan uang sewa (canon) yang murah. Di samping itu untuk memungkinkan orang asing (bukan bumi putera) menyewa atu mendapat hak pakai atas tanah langsung dari orang bumi putera, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi. Meaksudnya adalah memungkinkan berkembangnya perusahaan pertanian swasta asing.

2.      Tujuan sekunder.

Melindungi hak penduduk Bumi Putera atas tanahnya, yaitu :

a.       Pemberian tanah dengan cara apapun tidak boleh mendesak hak Bumi Putera;

b.      Pemerintah hanya boleh mengambil tanah Bumi Putera apabila diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk tanaman-tanaman yang diharuskan dari atasan dengan pemberian gantik kerugian;

c.       Bumi Putera diberikan kesempatan mendapatkan hak atas tanah yang kuat yaitu hak eigendom bersyarat (agrarische eigendom);

d.      Diadakan peraturan sewa menyewa antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera.

 

Dlam perjalanan berlakunya AW terjadi penyimpangan terhadap tujuan skundernya, yaitu adanya penjualan tanah-tanah mili pribumi langsung kepada orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah milik Bumi Putera dari pembelian orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, maka pemerintah Hindi Belanda mengeluarkan kebijaksanaan berupa Vervreemdingsverbod S.1875-179.

Yang dimaksud dengan Vervreemdingsverbod adalah hak milik (adat) atas tanah tidak dapat dipindahtangankan oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan orang Indonesia asli dan oleh karena itu semua perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak tersbut, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah batal karenanya.

Selain AW, maka pemerintah Hindia Belanda juga telah mengeluarkan kebijakan agraria dalam Agrarische Besluit (AB) sebagai pelaksanaan dari ketentuan AW. AB ini diundangkan dalam S.1870-118. yang terpenting dalam AB ini adalah adanya pernyataan domein negara atau lebih dikenal dengan Domein Verklaring.

Berkaitan dengan struktur agraria warisan penjajah, menurut Imam Soetiknjo, bahwa struktur agraria warisan penjajah sebagai hasil politik agraria kolonial apabila :[20]

1.      Dipandang dari sudut hukumnya tidak ada kesatuan hukum.

a.       Ada dua macam (dualisme hukum), yaitu hukum barat yang dibawa dan diberlakukan di Hindia Belanda oleh pihak penjajah Belanda dan hukum adat penduduk Bumi Putera;

b.      Hukum adat di Indonesia itu beraneka warna, agak berbeda di pelbagai daerah (plurisme) yang dibiarkan terus berlaku selama dianggap tidak bertentangan dengan politik agraria penjajah;

c.       Ada hak ciptaan baru yang bukan hukum adat tapi yang bukan hukum barat, yaitu hak agraris eigendom.

2.      dilihat dari sudut objeknya, tidak ada kesamaan status subjek.

a.       Ada pemegang hak yang orang orang Bumi Putera, ada yang bukan orang Bumi Putera yang sistem hukumnya berbeda;

b.      Yang bukan Bumi Putera ada :

1)      Orang asing bangsa Eropa/Barat;

2)      Orang keturunan asiang;

3)      Orang Timur Asing.

3.      dilihat dari yang menguasai/memiliki tanah, tidak ada keseimbangan dalam hubungan antara mausia dengan tanah.

a.       Ada besar golongan manusia (petanai) yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai tanah yang sangat sempit;

b.      Di lain pihak ada golongan kecil manusia (penguasa, pengusaha asing, tuan tanah, pemilik tanah partikelir) yang memiliki/menguasai tanah;

4.      Dilihat dari sudut penggunaan tanah, tidak ada keseimbangan dalam penggunaan tanah.

a.       Tanah di Jawa dan Madura hampir semua sudah dibuka/diusahakan;

b.      Di luar Jawa, Madura dan Bali masih ada tanah luas yang bukan dibuka/diusahakan.

5.      Dilihat dari sudut tertib hukum, tidak ada tertib hukum.

a.       Penjajah Jepang mengambil tanah rakyat atau tanah/rumah orang asing yang menguasai atau ditangkap, tanpa ambil pusing soal hak yang ada di atasnya;

b.      Rakyat sendiri juga menduduki tanah perkebunan, pekarangan bahkan rumah orang asing/bekas penjajah yang mengungsi secara tidak sah.

 

 

BAB IV

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

SEBAGAI HUKUM AGRARIA NASIONAL

 

A.     Upaya Penyusunan Hukum Agraria Nasional.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia merupakan suatu tonggak sejarah sebagai simbol terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Secara yuridis, proklamasi tersebut memiliki makna terputusnya atau tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional, sedangkan secara politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan menjadi bangsa yang merdeka.

Proklamasi kemerdekaan tersebut memberi arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Pertama dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial sekaligus, yang kedua, bangsa Indonesia berupaya membentuk hukum agraria nasional.

Meskipun demikian, dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta merta pemerintah dapat dengan mudah membentuk hukum agraria nasional, hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terbentuknya hukum agraria yang bersifat nasional. Dengan demikian, guna mencegah adanya kekosongan hukum (reccht vacuum), maka sambil menunggu terbentuknya hukum agraria nasional diberlakukanlah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945[21], yaitu : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini”.

Dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, maka segala badan maupun peraturan yang ditetapkan dan merupakan produk kolonial dinyatakan masih tetap berlaku selama hal tersebut belum dicabut, belum diubah atau belum diganti dengan hukum yang baru.

Dasar politik hukum agraria nasional dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

 

Ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya berbentuk perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnya nyang diletakkan di bawah penguasaan negara harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan Hukum Agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu :[22]

1.      Menggunakan kebijaksanaan dan penafsiran baru.

Dala pelaksanaan hukum agraria didasarkan atas kebijaksanaan baru dengan memakai tafsir yang baru pula yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. tafsir baru di sini, conthnya adalah menegenai hubungan domein verklaring, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanaah, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah.

2.      Penghapusan hak-hak konversi.

Salah satu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat adalah lembaga konversi yang berlaku di karasidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daeran ini semua tanah dianggap milik raja. Rakyat hany sekedar memakainya, yang diwaibkan menyerahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada raja, jika tanah itu tanah pertanian atau melakukan kerja paksa, jika tanahnya tanah perkarangan. Kepada anggota keluarganya atau hamba-hambanya yang berjasa atau seti kepada raja diberikan tanah sebagai nafkah, dan pemberian tanah ini disertai pula pelimpahan hak raja atau sebagian hasil tanha tersebut di atas. Mereka pun berhak menuntut kerja paksa. Stelsel ini dinamakan setelsel apanage.

Tanah-tanah tersebut oleh raja atau penegang apanage disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing unutk usaha pertanian, berikut hak untuk memungut sebgian dari hasil tanama rakyat yang mengusahakan tanah itu. berdasarkan S.1918-20, para pengusaha asing tersebut kemudian mendapatkan hak atas tanah oleh raja yang disebut hal konversi (beschikking konversi). Keputusan raja, pada hakikatnya merupakan suatu keputusan penguasa untuk memakai dan mengusahakan tanah tertentu.

Berdasrkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1948 yang mencabut Stb.1918-20. dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang secara tegas dinyatakan bahwa lembaga konversi, begitu juga hak-hak konversi serta hypotheek yangmembebaninya menjadi hapus.

3.      Pengahapusan tanah pertikelir.

Pada masa penjajahan dikeluarkan kebijaksanaan di bidan pertanahan oleh Pemerintah Hindia Belanda berpa tanah partikelir yang di dalamnya terdapat hak peruanan. Dengan adanya hak pertuanan ini, seakan-akan tanah-tanah partikelir tersebut merupakan negara dalam negara. Tuan-tuan tanah yang mempunyai hak kekuasaan yang demikian besar banyak yang menyalahgunakan haknya, sehingga banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang ada atau berdiam di wilayahnya.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan pembelian tanah-tanah partikelir, namun hasilnya tidak memuaskan dikarenakan tidak tersedianya dan yang cukup juga karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga yang tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, 24 Januari 1958, hak-hak milik partikelir atas tanahnya dan hak-hak pertuanannya hapus, dan tanah bekas apartikelir itu karen hukum seluruhnya serentak menjadai tanah negara.

Undang-unang Nomor 1 Tahun 1958 pada hakikatnya merupajan pencabutan hak, dan kepada pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian. Tanah partikelir dinyatakan hapus jika pembayaran ganti kerugian telah sesuai.

4.      Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat.

Praturan tentang persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan bedar khususnya dan orang-orang bukan Indonesia asli pada umumnya sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (8) I.S. untuk Jawa dan Madura diatur dalam dua peraturan, yaitu Grondhuur Ordonantie S.1918-88 untuk daerahpemerintahan langsung dan Voerstenlands Grondhuureglement S.1918-20 untuk Surakarta dan Yogyakarta (daerah-daerah swapraja). Menurut ketentuan ini persewaan tanah dimungkinkan berjangka waktu palig lama 21,5 tahun.

Setelah Indonesia merdeka, kedua peraturan tersebut diubah dengan ditambahkan Pasal 8a dan 8b serta Pasal 15a dan 15b oleh Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951. undang-undang Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1952. Dengan penambahan pasal-pasal tersebut, maka persewaan tanah rakyat untuk tanama tebu dan lain-lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian hanya diperbolehkan paling lama 1 tahun atau 1 tahun tanaman. Adapun besar sewanya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian oleh Menteri Agraria. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dirugikan karena besar dan jumlah sewanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga pada saat itu dan waktunya hanya untuk 1 tahun tanaman.

 

5.      Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 yang menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Lainnya yang Tunduk Pada Hukum Eropa, dinyatakan bahwa sambil menunggu pengaturan lebih lanjut unutk sementara untuk setiap serah pakai lebih dari 1 tahun dan perbuata-perbuatan yang berwujud pemindahan hak mengenai hak tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman (dengan Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957 izinnya dari Menteri Agraria).

Semua perbuatan yang dilakukan di luar izin menteri tersebut dengan semdirinya batal menurut hukum, artinya tanah/rumahnya kembali pada penjual, uangnya kembali kepada pembeli jika perbuatan berbentuk jual beli. Peraturan mengenai perizinan ini dimaksudkan untk mencegah atau paling tidak mengurangi kemungkinan jatuhnya tanah-tanah Eropa, termasuk rumah atau bangunan yang ada di atasnya ke tangan orang-orang dan badan-badan hukum asing.

Ketentuan di atas dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak-hak Atas Tanah Perkebunan Erfacht, Eigendom, dan lain-lain Hak Kebendaan. Dikeluarkan juga peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanh Perkebunan Konsesi, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959.

Menurut ketentuan di atas, setiap perbuatan yang berwujud pemindahan hak dan setiap serah pakai untuk lebih dari satru tahun mengenai tanah erfacht, eigendom, dan hak-hak kebendaan lainnya atas tanah perkebunan, demikian tanah-tanah konsesi untuk perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa-bangsa asinglein serta badan-badan hukum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman (dengan Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957 izinnya dari Menteri Agraria dengan persetujuan Menteri Pertanian).

Maksud praturan tersebut di atas adalah untuk mengadakan pengawasan serta jaminan bahwa penerima haknya mampu mengusahakan perusahaan perkebunan yang bersangkutan dengan baik dan bahwa kebun itu tidak akan dijadikan objek spekulasi belaka.

6.      Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.

Atas dasar Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956, Menteri Agraria dan Pertanian berwenanga melakukan tidakan-tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai sifat sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik. Dalam undang-undan gini juga ditetapkan bahwa pemegang erfacht, eigendom dan hak kebendaan lainnya yang sudah mengusahakan kembali perusahaan-perusahaan, wajib melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan usahanya secaa layak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Jika pemegan hak tersebut belum memenuhi kewajibannya, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian, hak erfacht yang bersanglkutan dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria. Hak erfacht juga dapat dibatalkan, jika menurut pertimbagnan Menteri Agraria dan Menteri Pertanian sikap pemegang hak selama waktu yang ditentukan tidak berniat mengusahakan perusahaan perkebunannya sebagaimana mestinya.

Tanaman dan bangunan di atas tanah tersebut yang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk kelangsungan atau memulihkan pengusahaan yang layak dikuasai oleh negara dengan pemberian ganti kerugian.

7.      Kenaikan Canon dan Cijn.

Canon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemgang hak erfacht setiap tahunnya kepada negara, sedangkan cijn adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar. Pada umumnya, ccnon dan cijn dulu tidak besar jumlahnya, karena terutama dianggap sebagai tanfa pengakuan hak pemilik tanah yang dikuasainya dengan hak erfacht atau konsesi.

Setelah Indonesia merdeka, sebgaian besar tanah-tanah perkebunan sudah dibuka dan diusahakan, sehingga uang wajib yang harus dibayar setiap tahunnya itu fungsi atau sifatnya lain, yaitu sebagai sewa pemakaian tanah.

Dalam Undang-undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan Cijn Atas Hak-hak Erfacht dan Konsesi guna perkebunan besar ditetpkan bahwa selambat-lambatnya 5 tahun sekali uang wajib tahunan ini harus ditinjau kembali.

8.      Larangan dan penyelesaian soal pemakaiantanah tanpa izin.

Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang sudah ada, maka dikeluarkanlah Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. Undang-undang darurat ini diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.

Ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah ranpa izin yangberhak atau kuasanya diatur oleh Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. undang-undang ini kemudian diganti  dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.

Dalam Pasal  2 jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang saha adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu penunutan pidana. Menurut Psal 3 jo. Pasal 5, dapat dilakukan penyelesaian melalui cara dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipai itu.

9.      Peraturan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasi adalah salah satu bentuk perjanjian antara pemili tanah dengan pihak lain sebagai penggarap, di mana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah itu dengan pembagaian hasilnya menurut imbagan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian bagai hasil semula diatur menurut hukum adat setempat. Imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pada umumnya, pembagian hasil tersebut tidak menguntungka pihak penggarap, karena tanah yang tersedia untuk dibagihasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.

Mengingat bahwa golongan penggarap bagi hasil itu biasanya golongan ekonomi lemah dan selalu dirugikan, maka dalam rangka melindungi mereka, dikeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undanga ini mengharuskan agar pihak-pihak yang membuat perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis, dengan maksud agar mudah mengawasi dan mengadakan tindakan-tindakan terhadap mperjanjian bagi hasil yang merugikan penggarapnya.

10.  Peralihan tugas dan wewenang agraria.

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan 1955 urusan agraria berada dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri yang terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam Keputusna Presiden Nomor 190 Tahun 1957 ditetapkan bahwa Jawatan Pendafataran Kehakiman semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman dialihkan dalam lingkungan Kementrian Agraria.

Berdasarka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1958 ditetapkan pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Agraria, serta pejabat-pejabat di daerah. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka lambat laun terbentuklah aparat agraria di tingkat provinsi, karasidenan, dan kabupaten/kotamadya.

 

B.     Sejarah Penyusunan UUPA.

Perjalaanan panjang dalam uapaya perancangan UUPA dilakukakan oleh Lima Panitia rancangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Rancangan Soewahjo, Panitia Rancangan Soenarjo, dan Rancangan Sadjarwo.

1.      Panitia Rancangan Yogyakarta.

a.      Dasar Hukum.

Panitia ini dibentuk dengan Penetapan Presiden Nomor : 16 Tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948, berkedudukan di Yogyakarta diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria. Panitia ini bertugas anatara lain :

1)      Memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah pada umumnya;

2)      Merencanakan dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agararia Republik Indonesia;

3)      Merencanakan peralihan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama tentang tanah yang tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka;

4)      Menyelidiki soal-soal lain yang  berkenaan dengan hukum tanah.

 

b.      Asas-asas yang Menjadai Dasar Hukum Agraria Indonesia.

Panitia ini mengusulkan tentang asas-asas yang akan merupakan dasar-dasar Hukum Agraria yang baru, yaitu :

1)      Meniadakan asas domein dan pengakuan adanya hak ulayat;

2)      Mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak  perseorangan yang dapat dibebani hak tanggungan;

3)      Mengadakan penyelidikan terutama di negara tetangga tentang kemungkinan pemberian hak milik atas tanah kepaa orang asing;

4)      Perlu diadakan penetapan luas minimum pemilikan tanah bagi apra petani kecil untuk dapat hidup layak untuk Jawa 2 hektar;

5)      Perlu adanya penetapan luas maksimum pemilikan tanah yang siusulkan untuk pulau Jawa 10 hektar, tanpa memandang macamnya tanah, sedang di luar Jawa masih diperlukan penelitian lebih lanjut;

6)      Perlu diadkan regidsrasi tanah milik dan hak-hak lainnya.

c.       Keanggotaan Panitia.

Panitia Yogyakarta beranggotakan sebagai berikut :

1)      Para pejabat dari berbagai kementrian dan jawatan;

2)      Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

3)      Para ahli hukum, wakil-wakil daerah dan ahli adat;

4)      Wakil dari dari sarikat buruh perkebunan;

 

2.      Panitia Jakarta.

a.      Dasar Hukum.

Panitia Yogyakarta dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor : 3 6 Tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951, sekaligus dubentuk Panitia Agraria Jakarta yang  berkedudukan di Jakarta.

 

b.      Keanggotaan.

Panitia Jakarta beranggotakan :

1)      Ketua : Sarimin Reksodihardjo, kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Singgih Praptodihardjo (Wakil Kepala Bagian Agraria Kementrian Agararia);

2)      Pejabat-pejabat kementrian;

3)      Pejabat-pejabt jawatan; dan

4)      Wakil-wakil organisasi tani.

 

c.       Usulan kepada pemerintah.

Dalam laporannya panitia ini mengusulkan beberapa hal dalam hal tanah pertanian, sebagai berikut :

1)      Mengadakan batas minimum pemilikan tanah, yaitu 2 hektar dengna mengadakan peninjauan lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya hukum adat dan hukum waris;

2)      Mengadakan ketentuan batas maksimum pemilikan tanah, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai;

3)      Pertanian rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak dibedakan antara warga negara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak dapat mengerjakan tanah rakyat;

4)      Bagunan hukum untuk pertanian rakyat ialah hakl milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai;

5)      Pengeturan hak ulayat sesuai dengan pokok-pokok dasar negara dengan suatu undang-undang.

 

3.      Panitia Soewahjo.

a.      Dasar Hukum.

Guna mempercepat proses pembentukan undang-undang agraria nasional, maka dengan Keputusan Presiden RI tertanggal 14 Januari 1956 Nomor :  1 Tahun 1956, berkedudukan di Jakarta, diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, Sekretaris Jenderal Kementrian Agraria. Tugas utama panitia ini adalah mepersiapkan rencana undang-undang pokok agararia yang nasional, sedapat-dapatnya dalam waktu satu tahun.

 

b.      Rancangan Undang-undang.

Panitia ini berhasil menyusun naskah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang pada berisi :

1)      dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat, yang harus ditundukkan pada kepentingan mum (negara);

2)      Asas domein diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUDS 1950;

3)      Dualisme hukum agraria dihapuskan. Secara sadar diadakan kesatuan hukum yang akan memuata lembaga-lembga dan unsur-unsur yang baik, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum barat;

4)      Hak-hak atas tanah : hak milik sebagai hak yang terkuat yang berfungsi sosial kemudian ada hak usaha, hak bangunan dan hak pakai;

5)      Hak milik hanya boleh dipunyai oleh warga negara Indonesia yang tidak diadakan pembedaan antara waraga negara asli dan tidak asli. Badan-badan hukum pada asasnya tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah;

6)      Perlu diadakan penetapan batan maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum;

7)      Tanah pertanian pada asasnya perlu dikerjakan dan diushakan sendiri oleh pemiliknya;

8)      Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 97 Tahun 1958 tanggal 6 Mei 1958 Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soewahjo) dibubarkan.

 

4.      Rancangan Soenarjo.

Setelah diadakan perubahan sistematika dan rumusan beberapa pasal, Rancangan Panitia Soewahjo diajukan oleh Menteri Soenarjo ek Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membahas rancangan tersebut, DPR perlu mengumpulkan bahan yang lebih lengkap dengan meminta kepada Universitas Gadjah Mada, selanjutnya membentuk panitia ad hoc yang terdiri dari :

Ketua merangkap anggota                    : A.M. Tambunan

Wakil Ketua merangkap anggota          : Mr. Memet Tanumidjaja

Anggota-anggota                                  : Notosoekardjo

                                                              Dr. Sahar glr Sutan Besar

                                                              K.H. Muslich

                                                              Soepeno

                                                              Hadisiwojo

                                                              I.J. Kasimo

Selain dari Universitas Gadjah Mada bahan-bahan juga diperoleh dari Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro.

 

5.      Rancangan Sadjarwo.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945. Karena rancangan Soenarjo disusun berdasarkan UUDS 1950, maka pada tanggal 23 Maret 1960 rancangan tersebut ditarik kembali. Dalam rangka menyesuaikan rancangan UUPA dengan UUD 1945, perlu diminta saran dari Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, pada tanggal 29 Desember 1959, Menteri Mr. Sadjarwo beserta stafnya Singgih Praptodihardjo, Mr, Boedi Harsono, Mr. Soemitro pergi ke Yogyakarta untuk berbicara dengna pihak Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Drs. Imam Sutigyo.

 Setelah selesai penyusunannya, maka rancangan UUPA diajukan kepada DPRGR. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960 rancanan UUPA sisetujui oleh DPRGR dan kemudian disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lazim disebut Undang-undang Pokok Agraria disingkat UUPA.

 

C.     UUPA Sebagai Hukum Agraria Nasional.

1.      Sifat Nasional UUPA.

UUPA mempunyai du substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua, membangun hukum agraria nasional. Menurut Boedi Harsono, dengan berlakunya UUP, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanhan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.

UUPA juga merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria karena di dalamnya memuata program yang dikenal dengan Panca Program Agraria Reform Indonesia, yang meliputi :

1)      Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasioanl dan pemberian jaminan kepastian hukum;

2)      Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;

3)      Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.

4)      Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yangberhubungan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal dengan program landreform;

5)      Perncanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaan secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

 

Sebagai undang-undang nasional, UUPA memiliki sifat nasional material dan formal. Sifat nasional material berkenaan dengan substansi UUPA. Sedangkan nasional formal berkenaan dengan pembentukan UUPA.

a.      Sifat Nasional Material UUPA.

Sifat nasional materian UUPA menunjuk kepada substansi UUPA yang harus mengandung asas-asas berikut :

2)      Berdasarkan hukum tanah adat;

3)      Sederhana;

4)      Menjamin kepastian hukum;

5)      Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar kepada hukum agama;

6)      Memberi kemungkinan suapya bumi, air dan ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur;

7)      Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia;

8)      Memnuhi keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;

9)      Mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam undang-undang;

10)  Merupakan pelaksanaan GBHN (dulu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Manifesto Politik;

11)  Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

 

b.      Sifat Nasional Formal UUPA.

Sifat nasional formal UUPA menunjuk kepada pembentukan UUPA yang memenuhi sifat sebagai berikut :

1)      Dibuat oleh pembentuk undang-undang naisonal Indonesia, yaitu DPRGR;

2)      Disusun dalam bahasa nasional Indonesia;

3)      Dibentuk di Indonesia;

4)      Bersumber pada UUD 1945;

5)      Berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia.

 

2.      Peraturan Lama yang Dicabut oleh UUPA.

Dengan dindangkannya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka dengan demikian Indonesia memiliki hukum agraria baru yang bersifat nasional yan tentunya lepas dari sifat-sifat kolonial dan disesuaikan dengan pribadi dan jiwa bangsa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.



[1] John Gilissen, Frits Gorle dan Freddy Tengker, Sejarah Hukum : Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 1 dst.

[2] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filasafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 30.

[3] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan & Problema Keadilan (susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

[4] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya, Djambatan, Jakarta, Jilid 1, 1999, hlm. 4 dst.

[5] Suardi, Hukum Agraria, BP Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 4 dst.

[6] Ibid.

[7] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, Edisi Pertama Cet. Ke-2 2005. hlm. 12.

[8] Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda-benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 67.

[9] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 16.

[10] Ibid, hlm. 18.

[11] Ibid.

[12] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, Cet. Ke-8, 1999, hlm. 41 dst.

[13] Ibid, hlm.39.

[14] Asas konkordansi yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu golongan di negara tertentu haruslah sama dengan hukum yang berlaku di negara lain untuk golongan yang sama.

[15] Boedi Harsono, Ibid, hlm. 54.

[16] Ibid.

[17] Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 19.

[18] Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta , LP3ES, 2006. hlm.. 13 dst.

[19] Noer Fauzi dalam Urip Santoso, Op. Cit. Hlm. 28.

[20] Imam Sotiknjo, Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria dala Rangka Menyukseskan Pelita V, Makalh Ceramah Sehari, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1989, hlm. 2-3 dalam Urip Santoso, Op. Cit. hlm. 31.

[21] Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Hukum Dasar (Konstitusi) Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Soekarno.

[22] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 36.

Nov
27

TERMINOLOGI HUKUM

DALAM PRAKTIK PASAR MODAL

 

oleh :

 Aal Lukmanul Hakim

 

 

—————————————————————————————————

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang.

Apabila masyarakat umum, terlebih lagi yang berada di daerah yang jauh dari pusat perkotaan, ketika mendengar istilah pasar modal, maka yang terbayang adalah sekumpulan eksekutif berpakain rapi, perputaran uang yang begitu melimpah, sehingga kelihatannya terlalu rumit untuk dimengerti oleh khalayak umum tadi. Padahal apabila diteliti, pasar modal merupakan bentuk pasar yang mengadopsi konsep pasar pada umumnya. Pasar modal merupakan tempat dan sarana bertemunya penjual dan pembeli. Walaupun memang dalam pasar modal komoditi yang “diperjual-belikan” adalah dalam bentuk “modal/efek” tertentu dan memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri pula.

Secara sederhana pasar modal dapat difahami sebagai sarana bertemunya para pengusaha yang memerlukan modal dengan memasuki pasar modal, serta para investor yang memiliki modal dengan juga memasuki pasar modal kepentingan guna menanamkan modalnya. Tetapi dalam praktik pasar modal, ternyata tidak sesederhana tersebut, pasar modal sudah berkembang menjadi industri ekonomi yang begitu berkembang pesat yang senantiasa dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan dalam bidang perekonomian suatu negara.

Kegiatan pasar modal, dari segi hukum, didasarkan kepada rezim hukum tersendiri yang terbilang cukup rumit. Dikatakan rumit karena pasar modal terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dalam ranah ekonomi (bisnis). Bahkan BAPEPAM sebagai badan pemerintah yang mengeluarkan peraturan terbanyak dibanding lembaga pemerintahan lainnya, selain Bank Indonesia. Dengan kerumitan tersebut, tak ayal dalam kehidupan masyarakat luas banyak dijumpai ketidak-tahuan karena keterbatasan informasi tentang dunia pasar modal. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam dunia akademis pun, sepertinya keterbatasan informasi tentang pasar  modal juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan tidak banyaknya sumber literatur dalam bidang pasar modal dan sedikit dari kalangan akademisi yang terjun langsung ke dunia “eksklusif” ini.

Hal tersebutlah kiranya yang melatar belakangi penulisan makalah ini. Walaupun sebenarnya masih banyak hal yang dapat digali dan menjadi bahan kajian yang berkaitan dengan pasar modal ini. Tetapi dalam hal ini penyusun makalah hanya mengkhususkan pada satu topik kajian, yakni terminologi-terminologi yang dikenal dalam praktik dunia pasar modal. Hal ini penyusun anggap perlu, karena seringkali terminologi (hukum) ini seolah-olah sesuatu yang terabaikan, padahal terminologi tersebut merupakan modal dasar – kalau dapat diasumsikan seperti itu – dalam kerangka pemahaman dunia pasar modal.

 

B.    Identifikasi Masalah.

Dalam makalah ini, penyusun hanya mengkonsentrasikan pembahasan pada terminologi-terminologi hukum yang berkaitan dan dikenal dalam praktik pasar modal.

 

C.    Kerangka Pemikiran.

Pemikiran yang melandasi penulisan makalah ini adalah adanya asumsi bahwa pemhaman tentang terminologi hukum merupakan landasan awal guna memahami ruang rezim hukum pasar modal secara utuh dan menyeluruh, terlebih hal tersebut akan sangat mendukung dalm hal praktis dunia pasar modal.

Hal tersebutlah yang menjadi kerangka pemikiran dalam penyusunan makalah ini. Lebih jauh dari hal itu yang merupakan landasan acu adalah bagaimana dari pemahaman kecil tersebut mengenai terminologi (istilah-istilah) tersebut adalah memahami dengan utuh cita hukum yang diemban dalam dalam ranah hukum pasar modal.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa “Sasaran umm Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional.[1]

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal, dengan lahirnya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan Pasar Modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN UMUM PASAR MODAL

 

A.    Pasar Modal dalam Prespektif Sejarah di Indonesia.

Dasar hukum mengenai pasar modal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1952, yaitu Undang-undang Nomor : 51 tahun 1952 tentang : Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa. Pasar modal di Indonesia mulai aktif sekitar 26 tahun yang lalu. Untuk kondisi sekarang ini, Undang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dan sebagai penggantinya, dibentuk suatu Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disahkan tanggal 10 Nopember 1995 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996.[2]

Selain dari peraturan di atas, pengaturan pasar modal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan barang baru karena peraturan perundang-undangan tentang pasar modal tersebut sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Tahap evolusi perkembangan pasar modal di Indonesia pada umumnya adalah sama dengan negara-negara lain, yakni dibentuk berdasarkan kerangka kebutuhan perkembangan perekonomian negara.

Di Indonesia, pengembangan pasar modal pendekatannya lebih diarahkan kepada kebijaksanaan pembangunan  nasional (top bottom process).[3] Secara singkat sejarah perkembangan pasar modal Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sejarah, yakni :

1.      Fase pra-kemerdekaan, yaitu antara 1912 s/d perang dunia ke-II;

2.      Fase penghidupan kembali serta pembenahan pasar modal pada tahun 1951 sampai 1967;

3.      Fase lumpuhnya pasar modal antara 1958 sampai 1966;

4.      Fase persiapan pembentukan pasar modal yang baru, sejak 1976;

5.      Fase Deregulasi (1987 – 1990);

6.      Fase Konsolidasi (mulai tahun 1991).

 

1.      Fase pra-kemerdekaan, yaitu antara 1912 s/d perang dunia ke-II.

Embrio lahirnya pasar modal di Indonesia pada fase ini tidak terlepas dari politik (hukum) pemerintah kolonial Belanda dalam memenuhi rasio kebutuhan modal dalam membiayai pembukaan perkebunan-perkebunan besar. Guna kepentingan itulah diperlukan pemasukan modal yang dihimpun dari pemilik modal, dan lahirlah gagasan guna membentuk pasar modal di Batavia pada saat itu. Untuk itu, pada tanggal 14 Desember 1912 didirikan Vereneging voor Effectenhandel, yakni suatu perserikatan/perusahaan dari pedangan efek, dan sekaligus dimulainya perdagangan efek. Pendirian Vereneging voor Effectenhandel ini didasari karena banyaknya perusahaan khususnya perkebunan besar melakukan transaksi jual-beli efek-efek[4] tanpa tidak adanya bursa yang resmi di Batavia pada waktu itu yang mengelola kegiatan transaksi ini. Untuk kawasan Asia, Vereneging voor Effectenhandel adaah keempat yang tertua; setelah Bombay (1830), Hongkong (1871), dan Tokyo (1878).

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 1925 pemerinatah Belanda mengeluarkan kebijakan guna mendirikan buras efek di Surabaya dalam rangka memenuhi tuntutan pasar yang begitu besar. Bursa Efek Surabaya ini beranggotakan 6 perusahaan makelae, yaitu  : Fa. Dunlop & Kolf, Fa. Gijeselman & Streup, Fa. A Van Velsen, Fa. Beaukkerk & Co, PO Loonen dan N Koseten. Selanjutnya, 1 Agustus pada tahun yang sama juga didirikan Bursa Efek Semarang dengan anggota Fa. Dunlop & Kolf, Fa. Gijeselman & Streup, Fa. Monod & Co dan Fa. PH Soeters & Co.[5]

                                    

 

 

2.      Fase penghidupan kembali serta pembenahan pasar modal pada tahun 1951 sampai 1967.

 Fase ini diawali sejak diproklamirkannya Indonesian sebagai negara yang merdeka bebas dari  cengkraman penjajah kolonial. Sebagai negara “bayi” yang baru lahir tentu saja memerlukan dana yang sangat besar guna membiayai pembangunan di segala bidang, terlebih lagi dengan bergulirnya revolusi fisik sudah barang tentu membuat negara baayi ini terpuruk kepada soal pendanaan pembangunan. Menjelang tahun 1951, tepatnya tanggal  1 September 1951 dikeluarkanlah UU Darurat Nomor : 13 tentang : Bursa, kemuadian ditetapkan sebagai UU Bursa Nommor : 15 Tahun 1952. berdasarkan hal itu, pada 3 Juni 1952, Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta yang berkantor di gedung De Javashe Bank (Bank Indonesia, Jakarta-Kota).  Tetapi keadaannya justru berbanding terbalik, walaupun pemerintah sudah memiliki UU Bursa, tetapi hampir tidak ada aktivitas jual-beli saham di lantai bursa tersebut.

Kevakuuman kegiatan tersebut berlangsung sampai era rezim Soekarno (ORLA) jatuh dan beralih ke rezim Soeharto (ORBA). Pada awalnya pemerintah Orba pun meski sangat membutuhkan dana pembangunan tapi belum berpikir untuk menghidupkan kembali pasar modal. Baru pada pembanguna lima tahun ke-2 (Pelita II), persisnya 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto menghidupkan kembali aktivitas pasar modal Indonesia.[6]

 

  1. Fase Lesunya pasar modal antara 1958 sampai 1966.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, menyebabkan terjadinya keleseuan dalam dunia transaksi pasar modal. Hal lain yang juga ikut mempengeruhi kelesuan ini adalah adanya gangguan keamanan dengan munculnya beberapa gerakan separatis, seperti pemberontakan di Irian Barat. Kelesuan ini berlangsung sekitar 10 tahun.

Pada tahun 1966 dengan mulai jelasnya arah ekonomi, maka dimulai dirancang kembali usaha untuk menghidupkan pasar modal. Langkah-langkah persiapan diawali dengan mengadakan penyempurnaan terhadap ketentuan KUHD tentang perseroan pad atahun 1968.[7]

 

4.      Fase persiapan pembentukan pasar modal yang baru, sejak 1976.

Era ini merupakan awal keberadaan pasar modal Indonesia yang ditandai dengan dimulainya  kegiatan pasar modal, sehingga setelah 10 diaktifkannya pasar modal, jumlah perusahaan yang go-public adalah 24 perusahaan dengan dana yang terhimpun sebesar Rp. 131,4 miliar. Nilai dan volume perdagangan saham masih rendah, yaitu mencapai rata-rata Rp. I,5 juta atau 149 saham per hari. Kapitalisasi pasar pada akhir tahun 1987 sebesar Rp. 112 miliar.[8]

Akan tetapi jumlah tersebut  di atas masih dianggap kecil dan karena pasar modal Indonesia pada masa ini dapat dikatakan masih dalam keadaan masa yang suram.[9] Hal disebabkan masih banyaknya perusahaan yang belum terjun ke pasar modal, karena peusahaan yang ada masih dalam bentuk tertutup. Selain itu keengganan perusahaan untuk masuk ke pasar modal juga disebabkan beberapa hal yang dianggap menjadi faktor kendala[10] yang menjadi penghambat para pemilik perusahaan guna mendapatkan modal di pasar modal.

Pada era ini juga dikeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya pasar modal di Indonesia, yakni :

a.       Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1976 yang menetapkan pendirian Pasar Modal, membentuk Badan Pembina Pasar Modal, Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan badan usaha (perseroan) yang memecah sahan dalam sertifikat saham yakni P.T. (Persero) Danareksa;

b.      Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1976 yang menandai pendirian P.T. Danareksa dengan penyertaan modal Republik Indonesia sebanyak Rp. 50 miliar;

c.       Pemberian keringanan pajak kepada perusahaan yang go-public dan kepada pembeli saham atau bukti penyertaan modal.

 

5.      Fase Deregulasi (1987 – 1990).

Fase ini ditandai dengan diberlakukannya  Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988 dan Paket Desember 1988. melalui kebijakan deregulasi ini telah berhasil diletakkan bangkitnya kegiatan pasar modal di Indonesia.[11] Berikut sekilas mengenai ketiga paket tersebut :

a.       Paket Desember 1987 ysng dikenal dengan Pakdes. Isinya antara lain penghapusan persyaratan labab minimum 10 % dari modal sendiri. Diperkenalkannya instrumen baru pasar modal yaitu sahan atas tunjuk. Dibukanya bursa pararel sebagai arena perdagangan efek bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Dihapuskannya ketentuan batas maksimum fluktuasi harga 4 %.

b.      Paket Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto. Pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang sangat signifikan, berupa pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian kredit bank kepada nasabah perorangan dan nasabah grup yaitu secara berturut-turut tidak melebihi 20 % dan 50 % dari modal sendiri bank pemberi kredit. Penetapan syarat modal minimumuntuk mendirikan bank umum swasta nasional, bank pembangunan swasta nasional dan bank campuran. Kebijakan ini juga memberi peluang kepada bank untuk memanfaatkan pasar modal untuk memperluas permodalannya.

c.       Paket Desember 1988. Melalui  paket ini, pemerintah memberi kesempatan kepada swasta untuk mendirikan dan menyelenggarakan bursa di luar Jakarta.  Dengan kebijakan ini dibuka peluang bagi investor di Indonesia bagian lain untuk memperdagangkna efeknya di bursa tersebut. Sehingga investor tidak lagi harus memperdagangkan efeknya di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Paket ini memungkinkan pula perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di bursa (company listing). Dengan demikian, diharapkan bahwa saham akan lebih marketable.

 

6.      Fase Konsolidasi (mulai tahun 1991).

Mulai dari 1991 sampai dengan 1996 pasar modal Indonesia semakin menunjukkan pergerakan yang semakin meningkat, baik itu dari segi peningkatan aktivitas di lantai bursa, maupun dari segi perkembangan aspek hukum yang mengaturnya.

Dari segi aktivitas transaksi pasar modal, tahun 1993 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan menjadi 280.146 dan meningkat lagi sebesar 588.459 pada akhir tahun yang sama. Pada tahun yang sama juga tercatat volume perdagangan meningkat dari 5.778,2 miliar menjadi Rp. 19.086,2 miliar pada Desember 1993. Jika ditinjau dari jumlah emiten, telah terjadi peningkatan yang cukup besar.

Dari segi hukum,  Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan semua aturan pelaksananya telah membaea paradigma baru dalam dunia pasar modal Indonesia. Dengan Undang-undang ini juga telah ditentukan sutau badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Selanjutnya, dengan undang-undang ini juga BAPEPAM telah diberdayakan dalam penegakkan hukum dalam pasar modal, misalnya menjatuhkan sanksi denda, pencabutan izin.

 

 

 

B.     Konsep Dasar Pasar Modal.

Semakin meningkatnya pertumbuhan kebutuhan akan modal dalam rangka menuinjang pembangunan perekonomian, cenderung membuat para pelaku usaha guna mencari sumber-sumber pendanaan yang dapat dijadikan sumber modal. Oleh karenanya dalam hal ini pemerintah ikut berperan aktif dalam menyediakan sarana bagi para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan akan modal ini. Salah satu usaha pemerintah – dan bahkan swasta – adalah dengan mendirikan pasar modal. Dalam pasar modal inilah para pelaku usaha bertemu dengan para investor pemilik modal yang akan menanamkan modalnya dengan bentuk transaksi jual-beli efek.

Pasar Modal adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan terhadap modal yang datang dari pihak debitur (peminjam) dan aktivitas penawaran modal yang datang dari pihak kreditur (yang meminjamkan) dalam hal transaksi kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut umumnya berjangka panjang. Dari pengertian tersebut, apabila dicermati, maka sebenarnya pasar modal merupakan sebuah konsep pasar pada umumnya, yakni suatu tempat interaksi atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu hingga akhirnya dapat menentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari segi hukum, pasar modal sudah mendapatkan pengaturan tersendiri dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang : Pasar Modal. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[12] Dengan demikian pasar modal memiliki karakteristik dan regulasi tersendiri sebagai ciri khasnya. Secara struktural, pasar modal dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pelaku pasar modal terdiri dari badan atau lembaga pemerintah (dalam gambar di atas adalah Menteri Keuangan RI), lembaga penunjang, profesi penunjang, perusahaan swasta dan publik serta para investor (masyarakat). Secara lebih rinci para pelaku pasar modal tersebut adalah :

1.      Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);

2.      Bursa Efek;

3.      Lembaga Kliring dan Penjamin serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

4.      Reksa dana;

5.      Profil Penunjang Pasar Modal seperti : Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan profesi lain yang ditetapkan dengan perturan Pemerintah;

6.      Emiten dan Perusahaan Efek;

7.      Perusahaan Publik.

 

Bapepam bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan Pasar Modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien merupakan tanggung jawab dari bursa efek, dan yang dapat mejadi pemegang saham Bursa Efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara Pedagang Efek. Selain itu Bursa Efek diwajibkan untuk memiliki satuan pemeriksa dan dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

Lembaga kliring dan Peminjaman bertujuan menyediakan jasa kliring dan peminjaman penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien sedangkanLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.

Reksa dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak ivestasi kolektif, yang dapat bersifat terbuka dan tertutup. Reksa dana dibebani banyak kewajiban disamping adanya larangan-larangan. Profesi penunjang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan wajib memberikan pendapat atau penilaian yang indenpenden.

Emiten merupakan perusahaan yang melakukan penawaran umum yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan dalam hal ini Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektifitas, kemudahan utuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran tersebut memenuhi prinsip keterbukaan.

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabahnya, serta membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangannya.

Dari aktivitas pasar modal inilah lahir suatu peran yang sangat besar dalam perekonomian negara, karena pasar modal memainkan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

Dari uraian paragraf sebelumnya, ada beberapa manfaat dari pasar modal, yakni :

1.      Memperbaiki struktur permodalan perusahaan;

2.      Meningkatkan efesiensi alokasi sumber-sumber dana;

3.      Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat;

4.      Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melaluji pasar modal;

5.      Membuka alternatif divertasi;

6.      Meningkatkan penerimaan negara;

7.      Dapat mengurangi hutang luar negeri pihak swasta.

BAB III

TERMINOLOGI HUKUM PASAR MODAL

 

A.     Terminologi Hukum dalam Praktik Pasar Modal.

Terminologi adalah ilmu penggunaan kata atau istilah yang tepat, biasanya digunakan dalam bidang tertentu.[13] Dengan demikian terminologi hukum yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah istiah-istilah (hukum) yang dikenal dan dipergunakan dalam praktik dunia pasar modal.

Dalam poin ini, penulis akan menguraikan istilah-istilah tersebut dengan mencoba menguraikannya satu-persatu dengan harapan akan didapat suatu pemahaman menyeluruh terhadap makna yang terkandung di dalam istilah-istilah hukum tersebut.

 

1.      Istilah dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang : Pasar Modal, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam pasar modal seperti akan diuraikan berikut :

a.      Afiliasi.

Afiliasi yang dimaksud dalam UU Pasar Modal adalah hubungan yang dibatasi dalam 6 (enam) hal sebagai berikut di bawah ini, yaitu :

1).    hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan :

a)      Suami atau istri;

b)      Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);

c)      Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);

d)      Saudara dari suami atau istri beserta suami;

e)      Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

Hubungan karena keturnanan adalah hubungan seseorang dengan :

a)      Orang tua dan anak (derajat I vertikal);

b)      Kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan

c)      Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

 

2).    Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;

Yang dimaksud dengan “pegawai” ini adalah seseorang yang bekerja pada pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.[14]

 

3).    Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;[15]

4).    Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

Yang dimaksud dengan “pengendalian” dalam hal ini adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Sebagai contoh hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X. Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y. Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT Y.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

PT Y dikendalikan oleh PT X.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.

 

5).    Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama;

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut:

PT X dan PT Y dikendalikan oleh Tuan A.

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut :

PT X 1 dikendalikan oleh PT X 2 dan PT Y 1 dikendalikan oleh PT Y 2, selanjutnya PT X 2 dan PT Y 2 dikendalikan oleh Tuan A.

 

6).    Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;

Yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” dalam huruf ini adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama adalah sebagai berikut:

Tuan A memiliki 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT. X.

 

b.      Anggota Bursa Efek (ABE).

Dalam Undang-ndang Pasar Modal, yang dimaksud Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Dalam Undang-undang Pasar Modal[16] tersebut ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha tersebut dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

 

c.       Biro Administrasi Efek (BAE).

Salah satu penunjang pasar modal adalah Biro Administrasi Efek (BEA). Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

 

 

 

d.      Bursa Efek.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bursa efek adalah perseroan yang telag mendapatkan izin dari Bapepam. Di Indonesia terdapat dua bursa efek besar seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

 

e.      Efek.

Dalam KUH Dagang Indonesia istilah efek diartikan sebaga saham dan surat-surat berharga seperti saham, oligasi dan lain-lain. Semenjak lairnya pasar modal, istilah efek diperluas sehingga mencakup turunan-turunan efek yang pertama tersebut.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.[17]

Efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut security adalah merupakan suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan . Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Efek tesebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek). Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara.

Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang bersifat :

1)      Sertifikat atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa / pemegang efek.

2)      Sertifikat atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

 

Efek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : efek bersifat hutang dan efek yang bersifat ekuitas.[18]

Efek bersifat hutang

Efek bersifat hutang ini dapat disebut sebagai surat hutang, obligasi atau surat berharga komersial tergantung dari tenggang waktu jatuh tempo pembayarannya ataupun ciri-ciri lain. Pemegang efek bersifat hutang ini secara khusus berhak atas pembayaran pokok hutang beserta bunganya beserta hak-hak lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam persyaratan penerbitan surat hutang seperti misalnya hak untuk memperoleh informasi tertentu.

Efek bersifat hutang ini biasanya diterbitkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tetap dan hanya dapat diuangkan pada saat tanggal jatuh tempo efek. Efek ini dapat disertai jaminan ataupun tanpa disertai jaminan, dan apabila tanpa disertai jaminan maka dapat diperjanjikan dalam penerbitan efek bahwa pemegang efek adalah memiliki peringkat yang tertinggi dibandingkan peringkat pemberi hutang tanpa jaminan lainnya dalam hal terjadinya kepailitan.

 

Efek bersifat ekuitas

Efek bersifat ekuitas ini adalah merupakan saham dari suatu perusahaan (yang biasanya merupakan saham biasa namun termasuk juga saham preferen). Pemegang efek bersifat ekuitas ini adalah merupakan pemegang saham. Tidak seperti pada surat hutang yang mensyaratkan adanya pembayaran bunga secara teratur kepada si pemegang efek, pada efek bersifat ekuitas ini si pemegang efek tidak berhak atas pembayaran apapun. Apabila terjadi kepailitan maka nilai sahamnya hanya berupa sisa harta perseroan setelah dikurangi pembayaran hutang (apabila ada) terhadap seluruh kreditur perseroan. Pemegang saham juga berhak atas keuntungan perusahaan dan kenaikan harga saham dimana pemegang efek bersifat hutang hanya berhak atas bunga dan pembayaran kembali pokok hutang, namun semua ini kembali tergantung pada kemapuan manajemen perusahaan dalam mengelola perseroan. Pemegang efek bersifat hutang hanya memiliki hak suara hanya dalam hal kepailitan perseroan sedangkan pemegang efek bersifat ekuitas ini memiliki suatu hak secara pro rata atas kendali perseroan dimana pemegang saham mayoritas biasanya dapat memimpin dan mengendalikan perseroan.

Efek Bebas : Efek yang tercatat sebagai Posisi Long dalam Buku Pembantu Efek nasabah pada Perusahaan Efek yang merupakan kelebihan atas Batasan Pada Jaminan Nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.

 

Efek Beragun Aset :

Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement)/Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Dengan demikian Efek Beragun Aset bukan merupakan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal.

 

Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap :

Efek Beragun Aset yang memberikan hak kepada pemegangnya menerima pembayaran dengan jadual tertentu, walaupun jadual pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu.

 

Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap :

Efek Beragun Aset yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap.

 

Efek Bersifat Ekuitas :

Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

 

Efek Jaminan :

Efek yang ada dalam rekening Efek nasabah pada Perusahaan Efek pada Posisi Long yang bukan merupakan Efek Bebas

 

Efek Utama :

Efek yang dititipkan pada Bank Kustodian yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.

 

Penjualan Efek

Di Amerika, penjualan efek kepada publik harus didaftarkan terlebih dahulu pada komisi pengawas pasar modal Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC). Aturan tambahan dari perdagangan efek juga dilakukan oleh badan independent yang biasa dikenal dengan istilah Self Regulatory Organizations (SROs), seperti NASD (dahulu merupakan pemilik dari NASDAQ) atau Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB).

Di Indonesia, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Selain itu, tidak satu pihak pun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan

 

f.        Emiten.

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kalau bursa efek adalah pasar tempat melakukan jual-beli efek, maka Emiten adalah iak yang akan menyediakan “barang” yang akan diperdagangkan dalam bursa tersebut.

Emiten adalah pihak atau perusahaanperusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat, setelah penawaran umum dilakukan efek yang dikeluarkan oleh emiten tersebut akan diperdagangkan di bursa efek tersebut.

Istilah emiten harus dipisahkan dari pengertian perusahaan publik karena asal-usul keduanya berbeda. Kalau emiten menjadi emiten karena melakukan emisi atau mengeluarkan efek dalam suatu penawaran umum, perusahaan publik menjadi perusahaan publik bukan karena sengaja melakukan penawaran efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum.[19] Perusahaan publik menjadi perusahaan publik karena perusahaan memnuhikriteria tertentu seperti ditetapkan dalam UU Pasar Modal, yaitu karena merupakan suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya  tiga milyar rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan lain oleh peraturan pemerintah.

 

g.      Kustodian.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak – hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud. Selai itu Kustodian wajib membukukan efek yang dititipkan dan dicatat secara tersendiri dimana efek yang disimpan dan dicatat pada rekening efek Kustodian bukan merupakan bagiandari harta Kustodian tersebut.

Bank kustodian atau disingkat kustodian merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan dari asset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.

Biasa juga disebut dengan bank kustodian ‘global, apabila bank kustodian tersebut mengelola aset yang berasal dari berbagai penjuru dunia dengan beragam jurisdiksi melalui berbagai cabangnya di berbagai penjuru dunia. Aset yang tersebar demikian biasanya dimiliki oleh dana pensiun.[20]

 

h.      Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Lembaga Kliring[21] dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

 

i.        Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

 

j.        Manajer Investasi.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen investasi adalah[22] manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa institusi (perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan dll) ataupun dapat juga merupakan investor perorangan, dimana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif (KIK) seperti reksadana.

Lingkup jasa pelayanan manajemen investasi adalah termasuk melakukan analisa keuangan, pemilihan aset, pemilihan saham, implementasi perencanaan serta melakukan pemantauan terhadap investasi.

 

k.      Pasar Modal.

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Dalam UU Pasar Modal, Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

 

l.        Penasihat Investasi.

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Dalam UU Pasar Modal menentukan beberapa hal berkaitan dengan penasihat investasi ini, sebaai berikut :

1)      Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

2)      Orang perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a)      tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

b)      memiliki akhlak dan moral yang baik; dan

c)      memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

 

m.    Penawaran Umum.

Istilah penawaran umum atau lebih populer dengan istilah go public atai initial public offering (IPO) tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainnya, kepada masyarakat secara luas.

Dalam UU Pasar Modal penawaran umum didefinisikan sebagai kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

 

n.      Penitipan Kolektif.

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

 

o.      Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Underwriter (Penjamin Emisi Efek) adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Tugas Penjamin Emisi Efek:

Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Jika terdapat penjaminan yang dilakukan beberapa penjamin emisi (sindikasi), maka salah satu diantaranya bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.

Beberapa bentuk komitmen penjaminan emisi:

Full Commitment (komitmen penuh), merupakan komitmen penuh dari pihak underwriter kepada emitan. Artinya jika dalam proses emisi sebagian saham tidak terjual maka underwriter berkewajiban membeli sisa tersebut.

Best Effort Commitment (komitmen terbaik), merupakan komitmen dimana jika saham tidak habis terjual di pasar perdana, maka pihak underwriter dapat mengembalikannya kepada emiten.

Penjaminan emisi sendiri tidak lain adalah kegiatan memasarkan efek yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya. Kalau penjamin emisi membentu emiten dengan melakukan penjaminan emisi, maka saham-saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk ditaarkan kepada masyarakat itu dilakukan, baik dalam rangka perluasan usaha atau membayar utang. Sedangkan apabila penjamin emisi membantu melakukan pemasaran saham yang dimiliki pemegang saham, maka pasti pemeegang saham tersebut merupakan pemegang saham besar yang bermaksud menjual saham-sahamnya kepada masyarakat, baik untuk mengurangi jumlah saham yang dimilikinya maupun untuk menjual seluruh sahamnya yang dipegangnya di perusahaan (atau biasa disebut divestasi. Oleh karena itu fungi penjamin tidak lain merantai ivestor dengan perusahaan atau pemegang saham yang bermaksud menjual saham atau efek hutang yang sedang ditawarkan.[23]

 

p.      Perantara Pedagang Efek.

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Kewajiban Perantara Pedagang Efek :

1)      Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri

2)      Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah

3)      Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.

 

q.      Pernyataan Pendaftaran.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Pernyataan pendafatarna ini tidak lain adalah sekumpulan dokumen ang menyatakan keinginan emiten untuk melakukan penawaran umum. Dokumen-dokumen yang disampaikan ini adalah dokmen keterbukaan emiten, yang merupakan usaha emiten untu memperkenalkan dirinya, dalam rangka menawarkan efek kepada masyarakat. Pernyataan pendaftaran ini semacam permohonan izin yang disampaikan oleh calonemiten kepada BAPEPAM untuk melakukn penawaran umum atas efek.

Pernyataan pendaftaran akan dan harus memuat semua informasi dan atau fakta material mengenai perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atas efeknya. Tidak hanya memuat data mengenai emiten, akan tetapi juga memuat pendapat dari profesi penunjang pasar modal mengenai emite, harta kekayaannya, keuangannya maupun status hukumnya.[24]

Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang diajukan kepada Bapepam. Apabila ketentuan mengenai keterbukaan dalam peraturan atau formulir Bapepam tidak relevan bagi Emiten, Perusahaan Publik, atau Penawaran Umum tertentu, maka hal tersebut tidak perlu diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

 

r.       Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

 

s.       Perusahaan Publik.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

t.        Pihak.

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

 

u.      Portofolio Efek.

Portofolio[25] Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

 

v.      Prinsip Keterbukaan.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

 

w.     Prospektus.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

 

x.      Reksadana.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

 

y.      Transaksi Bursa.

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

 

z.       Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

 

aa.  Wali Amanat.

Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

 

 

2.      Istiah di luar Undang-undang Pasar Modal.

Selain istilah yang sudah diuraikan di atas, yang ada dalam Undang-undang Pasar Modal, maka masih terdapat banya istilah-istilah hukum yang dikenal dalam praktik pasar modal. Istilah-istilah tersebut diuraikan sebagai berikut.

 

-  Agio/Disagio : NIlai yang didapatkan dari selisih antara penawaran umum dengan nilai nominal.

-  Annual Report : Laporan Tahunan dari kegiatan perusahaan, yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.

-  Bappepam : Badan Pengawas Pasar Modal, merupakan otoritas tertinggi di pasar modal yang memilik kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di Indonesia.

 

-  Blue Chip : Contoh saham yang paling berkelas dalam pasar modal. Saham ini umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan mapan dengan reputasi keuangan baik dan stabil.

-  Bond : Obligasi, investasi pada hutang.

-  Bull market : Pasar di mana harga dari sejumlah besar saham mengalami peningkatan atau diharapkan mengalami peningkatan.

-  Bear Market : Kebalikan dari Bull Market.

-  Bonus Share : Saham-saham baru yang dikeluarkan oleh emiten untuk para pemegang saham lama yang berasal dari kapitalisasi Agio saham.

-  Batasan Pada Jaminan Nasabah : Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

-  Benturan Kepentingan : Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

-  Biaya Emisi : Biaya Emisi adalah biaya yang dikenakan atas penerbitan obligasi atau saham baru.

-  Buku Pembantu Efek : Catatan mengenai Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek yang dibuat dalam bentuk pembukuan ganda yang menunjukkan Posisi Long, Posisi Short dan lokasi Efek tersebut.

-  Bursa Utama : Bursa Utama adalah suatu tempat resmi dan legal untuk perdagangan sekuritas yang telah terdaftar. Contohnya adalah Bursa Efek Surabaya / BES dan Bursa Efek Jakarta / BEJ yang menggabungkan diri.

-  Bursa Paralel : Bursa Paralel adalah jaringan dealer yang mengurus perdagangan sekuritas yang belum terdaftar secara resmi.

 

-  Call : Kontrak opsi yang member hak kepada pemegang opsi tersebut untuk membeli sejumlah tertentu asset pada harga dan waktu tertentu.

-  Capital Gain : Keuntungan dari hasil jual beli saham berupa kelebihan nilai jual dari nilai beli saham.

-  Capital Loss : Kebalikan dari Capital Gain.

-  Close Position : Keluar dari posisi suatu saham atau efek. Ex : Jika broker meminta anda untuk menutup posisi long pada suatu saham, berarti ia meminta anda untuk segera menjual saham tadi.

-  Comfort Letter : Surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau hasil usaha sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus.

 

-  Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting) : Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

-  Daftar Hasil Kliring Per-Transaksi (DHK Per-Transaksi) : Data tertulis sebagai hasil proses kliring secara per-transaksi yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek.

-  Daftar Hasil Per-transaksi (DHP) : Dokumen elektronik yang tersedia di KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek berdasarkan Daftar Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi.

-  Daftar Informasi Perdagangan Efek Harian (DIPH) : Dokumen elektronik mengenai Transaksi Bursa harian yang berisikan keterangan mengenai kode dan nama Efek yang tercatat, kurs Efek, volume, nilai dan frekwensi transaksi, permintaan beli dan penawaran jual terakhir, dan indeks harga Saham individu serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Transaksi Bursa.

-  Daftar Kurs Efek (DKE) : Daftar harian yang diterbitkan Bursa Efek yang memuat keterangan tentang Efek yang tercatat, Kurs Efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan Transaksi Bursa.

-  Daftar Transaksi Bursa (DTB) : Dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.

-  Debt to Equity Ratio (rasio utang atas modal) : Rasio ini sering disebut dengan istilah Rasio Leverage, menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur risiko tidak tertagihnya  hutang. Semakin kecil angka rasio ini semakin baik, yang dapat dihitung dengan rumus: Total Utang / Total Ekuitas.

-  Dengar Pendapat (Hearing) : Suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.

-  Default (kelalaian) : Kegagalan penerbit obligasi untuk membayar kewajiban berupa kupon atau pokok obligasi kepada para pemegang obligasi.

-  Dilusi : Penurunan prosentase kepemilikan saham.

-  Dividen : Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi (dan dishkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Pembayarannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada.

-  Dividend Payout Ratio (rasio pembayaran dividen) : Prosentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kas kepada pemegang saham.

-  Day Trader : Pemain saham yang memegang posisi dalam jangka waktu yang sangat singkat (dalam hitungan menit/jam) dan melakukan beberapa kali perdagangan dalam waktu satu hari. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai aksi spekulasi.

-  Derivative : Merupakan efek, seperti kontrak opsi dan futures yang nilainya tergantung dari performa asset yang mendasarinya (underlying asset)

-  DPR (Dividend Payout Ratio) : Merupakan perbandingan antara DPS dengan EPS.

-  DPS (Dividend per Shares) : Merupakan total semua dividend yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar.

-  Dividend Yield : Dividen tahunan per saham dibagi dengan harga perlembar saham. Dividend Yield ditambah dengan presentase capital gain sama dengan total return sebuah Due Diligence.

 

-  Equity : Biasa disebut dengan Saham, atau surat berharga yang mewakili andil/bagian kepemilikan perusahaan.

-  Employee Stock Option Program (ESOP) : Program kepemilikan saham oleh Karyawan yang dilakukan melalui Penawaran Saham atau Penawaran Opsi Saham dalam rangka kompensasi kepada Karyawan.

-  Earning per Share/EPS (laba per saham) : Bagian proporsional dan laba perusahaan yang dapat diklaim oleh setiap lembar saham biasa yang sedang beredar, yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak sesudah pembayaran dividen saham preferen dengan rata-rata saham biasa yang sedang beredar selama periode tersebut.

-  Efficient Portfolio : Suatu portfolio yang memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan yang tertinggi pada tingkat risiko tertentu, atau tingkat risiko paling rendah pada tingkat keuntungan yang diisyaratkan tertentu.

-  Equity (ekuitas) : Klaim kepemilikan yang tercatat dari pemegang saham biasa dan preferen pada suatu perusahaan sebagaimana tercermin dalam neraca; juga dihasilkan dari total aktiva yang lebih rendah dari semua kewajiban.

-  Expected Return : Merupakan return yang diharapkan investor atas investasi.

 

-  Fixed Asset (aktiva tetap) : Setiap aktiva dalam neraca yang dipertimbangkan mempunyai umur atau kegunaan untuk bisnis melebihi satu tahun, seperti tanah, bangunan, dan mesin.

-  Firm Manager (Koordinator WPPE) : WPPE yang disamping bertugas sebagai pelaksana perdagangan, juga ditunjuk oleh Anggota Bursa untuk mengkoordinasikan para WPPE lainnya dari Anggota Bursa yang bersangkutan dalam melaksanakan perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan ini.

-  Force Majeure : Peristiwa dan atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang mengakibatkan sistem perdagangan Efek di Bursa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.

-  Fraksi Harga : Satuan perubahan harga saham dalam aktivitas tawar menawar di Pasar Reguler. Fraksi Harga merupakan salah satu persyaratan yang diatur sebagai syarat-syarat Perdagangan di pasar reguler.

 

-  Going Public : Proses penjualan saham perdana kepada masyarakat/publik yang dikenal juga dengan istilah IPO.

-  Go Private : Perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

-  Growth Stock : Saham suatu perseroan yang sudah memperlihatkan perolehan penghasilan yang lebih cepat dari rata-rata selama beberapa tahun terakhir dan diharapkan akan mempertunjukkan tingkat pertumbuhan laba yang tinggi.

-  Greenshoe : Suatu opsi yg memberi izin kepada penjamin emisi saham IPO untuk menjual saham tambahan kepada public/masyarakat jika permintaan terhadap saham tersebut cukup tinggi.

 

-  Harga Penawaran : Harga Penawaran adalah harga jual saham biasa yang ditawarkan kepada masyarakat umum.

-  Hedge : Membuat suatu investasi untuk mengurangi/menghindari resiko pergerakn harga suatu asset.

-  Hedging : Melindungi suatu posisi dalam suatu surat berharga, mata uang maupun asset lainnya.

-  Halting : Penghentian sementara perdagangan atas suatu saham di Bursa Efek, karena terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan tanpa didukung adanya informasi yang relevan.

-  Harga : Sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan penjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.

-  Harga Dasar : Harga suatu saham yang dijadikan dasar untuk menghitung indeks. Harga dasar akan disesuaikan apabila terjadi penambahan jumlah saham yang beredar.

-  Harga Pembukaan : Harga yang terbentuk pada saat periode Pra-pembukaan.

-  Harga Penutupan (closing price) : Harga yang terbentuk berdasarkan penjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang tercatat pada akhir jam perdagangan di Pasar Reguler.

-  Harga Previous : Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya yang menjadi patokan pada Pra-pembukaan, atau pada pembukaan perdagangan.

-  Harga Teoritis : Sejumlah nilai yang dihitung berdasarkan rasio pembagian dividen saham, saham bonus, penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, Stock Split, Reverse Stock, penggabungan usaha atau peleburan usaha Perusahaan Tercatat, dan Corporate Action lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat.

-  Hari Bursa : Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

 

-  Info Memo : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi didalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang tidak bersifat material, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda.

-  Insider / Pihak Dalam : Pihak Dalam atau Insider adalah pejabat, pemegang saham, direktur, dsb yang bisa mendapatkan informasi kegiatan dan kondisi operasional suatu perusahaan tertentu.

-  Index : Pengukuran statistik atas perubahan suatu portofolio saham yang menggambarkan/mewakili pasar secara keseluruhan. The Standard & Poor’s 500 adalah salah satu indeks yang paling dikenal, mengukur perubahan nilai keseluruhan dari nilai 500 saham perusahaan besar di AS.

-  Indeks Harga Saham : Indikator pergerakan harga saham yang menggambarkan trend pergerakan pasar saham.

-  Informasi atau Fakta Material : informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

-  Ijin Perseorangan (Individual License) : ljin yang diberikan kepada perorangan untuk menjalankan kegiatan usaha, misalnmya sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara-pedagang efek atau Penasehat Investasi.

-  Investasi : Menempatkan dana pada asset keuangan yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.

-  Info Memo : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi didalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang tidak bersifat material, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda.

-  Informasi atau Fakta Material : Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

 

-  Jakarta Automated Trading System (JATS) : Sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.

-  Jakarta Option Trading System (JOTS) : JATS yang difungsikan khusus untuk perdagangan Opsi Saham.

-  Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client  (JONEC) : Sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan dan Terminal Remote Trading sesuai dengan Panduan Remote Trading.

-  Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Server  (JONES) : Sarana di Bursa yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Bursa untuk meneruskan pesanan jual dan atau permintaan beli dari Anggota Bursa Efek ke JATS sesuai dengan Panduan Remote Trading.

-  JOTS Trader : Pegawai Anggota Bursa Efek yang telah lulus pelatihan perdagangan Opsi Saham yang diselenggarakan Bursa dan didaftarkan di Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JOTS sesuai dengan Peraturan Bursa.

 

-  Kepemilikan Terdaftar (Registered Ownership) Atas Efek : Hak pemegang Efek terhadap Emiten Efek tersebut berkaitan dengan Efek yang terdaftar dalam buku Emiten atas nama pemegang Efek.

-  Kontrak Investasi Kolektif : Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

-  Kreditur Awal (Originator) : Pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif dimana aset keuangan tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan, dan pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya.

-  Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership) Atas Efek : Hak pemegang rekening Efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan Efek yang dicatat dalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening Efek antara pemegang rekening dan Kustodian tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.

-  Komite Audit : Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.

-  Kontrak Opsi Saham (KOS) : Satuan perdagangan Opsi Saham yang ditetapkan dalam satu satuan kontrak.

-  Kuasi Reorganisasi : Prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aktiva dan kewajibannya, tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Dengan ini diharapkan perusahaan bisa meneruskan usahanya secara lebih baik

-  Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) : Perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian atas Transaksi Bursa.

 

-  Liability : Kewajiban hukum untuk membayar suatu hutang yang tercatat dalam neraca suatu perusahaan.

-  Laporan Keuangan : Laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

-  Laporan Keuangan Auditan : Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.

-  Laporan Keuangan Interim : Laporan Keuangan triwulan I, Laporan Keuangan tengah tahunan dan Laporan Keuangan triwulan III.

-  Limit Order (amanat terbatas) : Amanat jual/beli efek tertentu dari suatu perusahaan yang dilaksanakan pada batas harga yang ditetapkan atau amanat jual beli sekuritas pada batas harga tertentu.

-  Lock Up : Suatu intilah yang menunjukkan bahwa suatu surat berharga atau saham tidak boleh diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu.

-  LQ45 : Indeks atas 45 emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dengan mengambil likuiditas dan nilai kapitalisasi pasar sebagai tolok ukur.

 

-  Management Stock Option Program (MSOP) : Program kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris yang dilakukan melalui Penawaran Saham atau Penawaran Opsi Saham dalam rangka kompensasi kepada Direksi dan Komisaris.

-  Margin Trading Perdagangan Efek oleh nasabah dimana pembiayaannya sebagian dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek dengan jaminan (Collateral) saham yang dibeli.

-  Market to Book Value (nilai pasar terhadap nilai buku) : Hubungan antara harga pasar saham biasa saat ini dan nilai buku yang tercatat, suatu rasio yang sering kali digunakan dalam mempertimbangkan kinerja saham perusahaan.

-  Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) : Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5.: Tentang  Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

 

-  Netting : Kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.

-  Nilai Penawaran Secara Keseluruhan : Jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.

-  Nilai Kapitalisasi Saham : Hasil perkalian antara jumlah saham yang akan dicatatkan dengan harga saham perdana untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum atau  harga saham di Bursa untuk Perusahaan Tercatat.

-  Nilai Penawaran Secara Keseluruhan : Jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.

 

-  Obligasi Konversi : Obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan (konversi) obligasi tersebut dengan saham dalam waktu yang ditentukan.

 

-  Option : Jenis opsi yang dapat dicairkan kapan saja sampai masa jatuh temponya.

-  Odd Lot : Perdagangan saham di pasar modal atau bursa efek yang jumlahnya kurang dari satuan perdagangan normal (normal trading unit). Sedangkan perdagangan saham dengan satuan perdagangan normal disebut round lot. Otoritas pasar modal di tiap negara mempunyai kebijakan sendiri mengenai jumlah saham dalam round lot. Di Indonesia, satu lot berarti 500 saham untuk non bank dan untuk bank l lotnya 5.000 saham, baik itu di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES).

-  Offer Price : Harga terendah yang ditawarkan untuk menjual.

-  Opsi Atas Kontrak Berjangka : Suatu kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas komodidi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

-  Opsi “Call” : Suatu Opsi yang memberikan hak kepada pembeli Opsi untuk membeli Kontrak Berjangka yang menjadi subjeknya pada harga strike, pada atau sebelum tanggal jatuh waktu dari Opsi yang bersangkutan.

-  Opsi “Put” : Suatu Opsi yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual Kontrak Berjangka yang menjadi subjeknya pada harga strike, pada atau sebelum tanggal jatuh waktu dari Opsi yang bersangkutan.

-  Overbought : minat beli sudah mulai mengecil, minat jual mulai muncul (indikasi harga akan turun).

-  Overnite : Transaksi dengan jangka waktu satu hari mulai tanggal transaksi sampai satu hari setelahnya.

 

-  Passed Dividends : Kelalaian direksi perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen pada waktunya.

-  Papan Utama : Papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.

-  Papan Pengembangan : Papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

-  Pattern : Istilah yang dipakai dalam perdagangan saham yang menunjukkan suatu formasi dari pergerakan harga saham yang dapat dilihat dari grafik harga saham. Formasi ini secara historis terbukti memiliki kemungkinan (probabilitas) besar untuk mencapai target harga dari pattern tersebut.

-  Pay Out Ratio (Rasio Dividen) : Perbandingan antara dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan perseroan pada waktu tertentu.

-  Payable Date (Tanggal Pembayaran) : Tanggal Pelaksanaan pembayaran dividen bagi para pemegang saham terdaftar.

-  Payment Systems : Suatu kumpulan peraturan, lembaga, serta prosedur dalam transfer dana (uang) merupakan bagian integral dari sistem moneter dalam suatu perekonomian.

-  Perdagangan Berjangka : Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekeningnya atau kelompok usahanya.

-  Pejabat Eksekutif : Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank serta bertanggung jawab langsung kepada direksi.

-  Pengawasan atau Pemeriksaan Sewaktu-waktu : Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan segera karena ditemukanadanya indikasi atau adanya laporan dari pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Udang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau peraturan pelasaksanaanya.

-  Pengelola Sentra Dana Berjangka : Pihak yang melakukan usaha penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

-  Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Satu atau lebih penjamin emisi efek yang ditunjuk dari dan diantara Penjamin Utama Emisi Efek dalam sindikat Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab dalam sindikat penjamin efek yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek.

-  Penyerahan : Tindakan yang dilakukan atau menerima penyerahan barang atau komoditi yang berasal dari Kontrak Berjangka yang jatuh tempo dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kontrak Berjangka yang Bersangkutan .

-  Pencatatan (Listing) : Pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.

-  Per Capita National Income : Pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

-  Peraturan Administrasi : Petunjuk bersifat administratif yang diperlukan dalam organisasi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, seperti aturan mengenai etika dalam kantor atau lantai Bursa Berjangka, alur dokumen, alur amanat nasabah, tata cara penyimpanan dokumen, kearsipan.

-  Peraturan Bursa : Peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa yang meliputi peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa, Keanggotaan Bursa Efek dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi Bursa, berikut perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya.

-  Perdagangan Berjangka : Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

-  Perpectual Notes (Bukti Utang Langsung) : Obligasi yang tidak mempunyai jatuh waktu untuk pembayaran pokok pinjaman, atau dengan kata lain obligasi ini berlaku untuk seterusnya.

-  Persetujuan :

Ø      persetujuan yang diberikan Bappebti kepada Pialang Berjangka yangdapat menyalurkan amanat nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;

Ø      persetujuan yang diberikan Bappebti kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta utuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;

Ø      persetujuan yang diberikan Bappebti terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual-beli komoditi di Bursa Berjangka serta Peraturan dan Tata-Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka termasuk perubahannya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

Ø      persetujuan yang diberikan Bappebti kepada penerbit penjual Opsi atas Kontrak Berjangka.

-  Persyaratan Keuangan Minimum : Persyaratan modal disetor dan kekayaan bersih yang harus dipertahankan setiap saat oleh para pihak.

-  Pemegang Saham Pengendali : Pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

-  Penasihat Berjangka : Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain (klien) mengenai jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.

-  Par Value (Nilai Pari) : Nilai nominal saham pada saat diterbitkan.

-  Partial Listing (Pencatatan Listing Sebagian Saham yang Telah Disetor) : (Pencatatan Listing Sebagian Saham Yang Telah Disetor) Pencatatan di Bursa Efek, dari sebagian modal saham yang telah disetor. Misalnya modal disetor suatu perusahaan terdiri dari 2 juta saham, termasuk 500 saham yang go public melalui penawaran umum. Pada Waktu perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa, jumlah saham yang dicatatkan boleh 500 saham atau lebih, tetapi kurang dari 2 juta. Selisih dari jumlah saham yang dicatat dengan jumlah saham yang go public melalui penawaran umum, sewaktu-waktu dapat dijual memalui Bursa oleh pemiliknya.

-  Participating Prefered Stock (Saham Partisipasi Prioritas) : Saham yang disamping hak prioritasnya atas dividen tetap masih dapat turut serta dalam pembagian dividen saham biasa.

-  Partlypaid Shares (Saham Belum Lunas) : Saham perusahaan yang baru disetor sebagian oleh pemiliknya mengingat perseroan tidak memerlukan modal yang besar. Modal pertama hanya diperlukan untuk pembelian barang yang bergerak, biaya pemeliharaan dan sebagainya, sedangkan sisa yang belum disetor dianggap sebagai jaminan bagi para kreditur.

-  Prospektus Red Herring : Prospektus Red Herring adalah prospektus yang disebarkan kepada calon investor sebelum adanya izin persetujuan penerbitan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

-  Polisy Polis : Dokumen yang memuat perjanjian kontrak antara tertanggung dengan perusahaan penanggung.

-  Posisi Beli : Posisi membeli Kontrak Berjangka yang bila posisi tersebut tidak dilikuidasi sebelum kontrak jatuh tempo, mengharuskan pemegangnya untuk menerima penyerahan sejumlah komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka secara fisik sesuai ketentuan kontrak. Keadaan sebaliknya dikenal dengan posisi jual.

-  Posisi Beragam : Posisi membeli Kontrak Berjangka untuk bulan penyerahan tertentu dan secara bersamaan menjual Kontrak Berjangka untuk bulan Penyerahan yang lain untuk komoditi yang sama, atau membeli Kontrak Berjangka untuk bulan penyerahan dan komoditi tertentu dan secara bersamaan menjual Kontrak Berjangka untuk bulan penyerahan yang sama untuk komoditi berbeda, atau membeli Kontrak Berjangka untuk komoditi tertentu di pasar tertentu dan secara bersamaan menjual Kontrak Berjangka untuk komoditi yang sama di pasar lain. Tujuan melakukan posisi beragam adalah menarik manfaat dan keuntungan dari perubahan harga atar bulan penyerahan, antar komoditi, ataupun antar pasar.

-  Posisi Terbuka Kontrak Berjangka : Posisi beli atau posisi jual Kontrak Berjangka yang belum dilikuidasi sebelum kontrak jatuh tempo.

-  Pre-Opening (Pra-Pembukaan Saham) : Periode sebelum dimulainya Jam Perdagangan dimana setiap Anggota Bursa Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sehingga memungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut.

-  Pasar Negosiasi : Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (Non Continuous Auction Market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.

-  Pasar Reguler : Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).

-  Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) : Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

-  Peleburan Usaha : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.

-  Pemegang Saham Independen : Pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu.

-  Pemegang Saham Pengendali : Pemegang saham yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan dengan cara apapun mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).

-  Pemegang Saham Utama : Setiap Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurangnya-kurangnya 25 % (dua puluh lima perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan.

-  Penanggung Jawab Pesanan dan Perdagangan (PJPP) : Pihak yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai Anggota Bursa Efek dan didaftarkan di Bursa yang bertanggung jawab atas penawaran jual dan atau permintaan beli untuk dapat masuk ke JATS.

-  Pasar Perdana : Pasar Perdana adalah pasar tempat perusahaan yang baru menerbitkan sekuritas untuk menambah modal perusahaan.

-  Pasar Sekunder : Pasar Sekunder adalah pasar tempat jual beli saham-saham perusahaan yang telah terbit untuk menambah modal perusahaan.

-  PER (Price Earning Ratio) : Merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham dengan EPS.

-  Preferred Stock : Saham yang memiliki karakterisitk gabungan antara obligasi dan saham biasa.

-  Preference Share : (Saham Prioritas) Saham yang memberikan hak lebih diatas saham biasa dalam bentuk saham. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) bentuk preference share, yaitu : 1. Preferensi atas modal. 2. Preferensi atas dividen. 3. Preferensi untuk mengajukan usul dalam rapat pemegan saham preferensi mengenai pencalonan direksi dan komisaris perseroan.

-  Profit Taking : Aksi ambil untung, biasanya terjadi ketika trader menjual saham mereka pada saat harga meningkat.

-  Put : Suatu kontrak opsi yang member hak kepada pemegangnya untuk menjual sejumlah tertentu saham yang tertera pada opsi dengan harga dan waktu tertentu.

-  Peleburan Usaha : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.

-  Pemegang Saham Independen : Pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu.

-  Pemegang Saham Utama : Setiap Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurangnya-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan.

-  Pemeriksaan : Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

-  Penasihat Investasi : Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

-  Penawaran Efek : Semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

-  Penawaran Tender : Penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.

-  Pengendalian : Kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada Perseroan dianggap mengendalikan Perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan Pengendalian, sedangkan Pihak yang memiliki saham kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada Perseroan dianggap tidak mengendalikan Perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan Pengendalian

-  Penggabungan Usaha : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

-  Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

-  Penjamin Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

-  Penyedia Jasa (Servicer) : Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.

-  Posisi Long : Saldo debit dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.

-  Posisi Short : Saldo kredit dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang telah dijual tetapi tidak dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang telah dijual oleh nasabah tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada Perusahaan Efek oleh nasabah

-  Prinsip Keterbukaan : Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

-  Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

-  Persetujuan Keanggotaan Bursa : Persetujuan untuk menjadi Anggota Bursa Efek yang diberikan oleh Bursa dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB).

-  Per-transaksi (trade for trade) : Penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.

-  Perusahaan Baru Hasil Penggabungan Usaha (PBHPU) : Perusahaan penerima penggabungan usaha yang berasal dari perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di Bursa dimana satu atau lebih peserta penggabungan usaha adalah Perusahaan Tercatat dan proses penggabungan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-  Perusahaan Baru Hasil Peleburan Usaha (PBHLU) : Perusahaan baru hasil peleburan usaha dimana seluruh atau sebagian dari pesertanya adalah Perusahaan Tercatat dan proses peleburan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-  Perusahaan Tercatat : Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.

-  Perusahaan Tercatat Hasil Penggabungan Usaha (PHPU) : Perusahaan Tercatat yang menerima penggabungan usaha dari Perusahaan Tercatat lainnya dan/atau dari perusahaan yang tidak tercatat di Bursa dan proses penggabungan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-  Perusahaan Terkendali : suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.

-  Penjatahan (allotment) : Alokasi atas penjualan saham baru kepada para pemesan di pasar perdana apabila jumlah saham yang dipesan lebih besar dari jumlah saham yang ditawarkan.

-  Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) : Suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik. Setiap kali terjadi transaksi, mutasi saham dan uang, cukup dilakukan melalui pemindahbukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening di bank.

-  Public Expose : Suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata.

 

-  Quick Ratio (rasio cepat) : Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid (dengan mengeluarkan pos persediaan dan uangmuka biaya dari aktiva lancar) mampu membiayai hutang lancar. Quick ratio atau rasio cepat dapat dihitung dengan rumus: (Aktiva Lancar – Persediaan) / Utang Lancar

-  Quotation (catatan harga efek) : Harga permintaan tertinggi dan harga penawaran terendah dari suatu sekuritas atau suatu komoditi.

 

-  Recording Date : Tanggal yang merupakan tanggal terakhir dari pendaftaran atas pemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham perusahaan. Pendaftaran ini  biasanya berhubungan dengan pembagian dividen, right issue, pemberian saham bonus/dividen saham dan hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-  Rekening Titipan : Sejenis rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam ujud semula sesuai perintah pemegang rekening.

-  Reksa Dana Campuran : Reksa Dana yang melakukan investasi dalam Efek Bersifat Ekuitas dan Efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Saham

-  Reksa Dana Pasar Uang : Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

-  Reksa Dana Pendapatan Tetap : Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat utang.

-  Reksa Dana Saham : Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh perseratus) dari aktivanya dalam Efek Bersifat Ekuitas.

-  Return : Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dalam investasi pada suatu periode tertentu.

-  Return on Asset (ROA) : Dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aktiva perusahaan dan ditampilkan dalam persentase. ROA berguna untuk mengetahui tingkat keuntungan relative terhadap total aktiva perusahaan. Dengan kata lain, ROA akan memberikan gambaran seberapa besar pendapatan dihasilkan dari asset.

-  Return on Investment (ROI) : Keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari kegiatan investasi. ROI biasanya dihitung dalam persentase per tahun.

-  Right : Hak kepada pemegang saham sebagai orang yang diberi kesempatan pertama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan dengan harga yang ditentukan.

-  Right Offering : Penerbitan right kepada pemegang saham untuk membeli saham tambahan yang akan diterbitkan perusahaan dengan harga tertentu.

-  Remote Trading : Sistem perdagangan Efek yang diselenggarakan oleh Bursa bagi Anggota Bursa Efek melalui Jaringan.

-  Repurchasing Agreement (REPO) : Transaksi dimana Perantara Pedagang Efek menjual Efek kepada nasabah atau pihak lain dengan harga yang telah ditentukan dan akan membeli kembali Efek yang sejenis pada tanggal tertentu dengan harga yang sama ditambah bunga atau dengan harga yang lebih tinggi.

-  Return on Equity/ROE (pengembalian atas kekayaan bersih) : Hubungan laba tahunan setelah pajak terhadap ekuitas pemegang saham yang tercatat. Rasio ini digunakan sebagai ukuran efektivitas dana pemegang saham yang telah diinvestasikan.

-  Right Issue (Penawaran Umum Terbatas) : Merupakan salah satu bentuk peningkatan modal disetor suatu perseroan. Dalam right issue, perseroan menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru yang tentu saja berarti menyetor modal dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual hak-nya tersebut kepada investor lain

-  Road Show : Kegiatan dimana emiten bersama dengan pihak-pihak terlibat lainnya (mis: underwriter) memperkenalkan efek dan perusahaannya biasanya kepada investor asing (investor institusional) dengan berkunjung dan bertemu dengan pihak-pihak tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjualan saham pada saat pasar perdana.

 

-  Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas : Sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset, termasuk:

a.       subordinasi dari kelas Efek Beragun Aset tertentu terhadap kelas Efek Beragun Aset lainnya sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif yang sama;

b.      Letter of Credit (L/C);

c.       dana jaminan;

d.      penyisihan piutang ragu-ragu;

e.       asuransi;

f.        jaminan atas tingkat bunga;

g.       jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;

h.       jaminan atas pembayaran pajak;

i.         opsi; atau

j.        “swap” atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.

-  Sertifikat Penitipan Efek Indonesia : Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian yang telah mendapat persetujuan Bapepam.  

-  Saham Gorengan : Saham perusahaan yang umunya diperdagankan bukan berdasarkan fundamentalnya, tetapi sering diperdagangkan oleh para Bandar saham untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-cirinya antara lain : memiliki kapitalisasi kecil, sehingga saham itu mudah dimainkan oleh para Bandar, Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh biasanay cukup tinggi, mengingat resikonya yang tinggi pula.

-  Saham Bonus : Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Emiten kepada pemegang saham,  yang merupakan kapitalisasi dari Agio Saham.

-  Saham Induk (Underlying Stock) : Saham Perusahaan Tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS.

-  Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas : Sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset, termasuk:

-  Sertifikat Penitipan Efek Indonesia : Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK.

-  Sinking Fund : Pembayaran secara bertahap atas seluruh atau sebagian nilai obligasi sebelum jatuh tempo, yang sudah direncanakan jadwal pengembaliannya oleh pihak emiten.

-  Stock Split (pemecahan saham) : Pemecahan nilai nominal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham berimplikasi pemecahan harga saham sesuai dengan rasio split. Jumlah saham beredar akan meningkat sesuai dengan rasio split.

-  Suspend (suspensi) : Penghentian sementara perdagangan suatu saham di Bursa Efek. Penghentian ini dapat disebabkan karena permintaan Emiten sendiri atau merupakan keputusan Bursa dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor atau dapat pula karena pengenaan sanksi oleh Bursa Efek kepada suatu Emiten.

-  Short Sale : Suatu transaksi di pasar di mana seseorang (investor) menjual saham pinjaman untuk mendapatkan keuntungan dari (sebagai antisipasi) menurunnya harga saham tersebut.

-  Stagflation : Kondisi stagnasi dalam ekonomi yang disertai dengan meningkatnya harga-hara.

-  Stock/Equity : Kepemilikan dalam perusahaan yang diwakili dengan jumlah saham.

 

-  Transaksi Bursa : kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

-  Transaksi di Luar Bursa : transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.

-  Transaksi Nasabah Kelembagaan : transaksi Efek antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tersebut seperti perusahaan asuransi, Reksa Dana, bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek tersebut.

-  Transaksi Nasabah Pemilik Rekening : transaksi Efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut.

-  Transaksi Nasabah Umum : transaksi melalui pemesanan Efek dalam Penawaran Umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek.

-  Total Aktiva : Total sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.

-  Total Kewajiban : Total tanggungjawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan.

-  Transaksi Nasabah Kelembagaan : transaksi Efek antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tersebut seperti perusahaan asuransi, Reksa Dana

-  Transaksi Nasabah Pemilik Rekening : transaksi Efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut, yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka 4 Peraturan Nomor V.D.6.

-  Transaksi Marjin : Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh Anggota Bursa Efek tersebut.

-  Technical Analysis (analisis teknikal) : Salah satu metode analisis investasi yang menggunakan grafik dan bagan yang menelusuri secara historis harga dan jumlah perputaran suatu efek tertentu dalam jangka waktu tertentu.

-  Tender Offer : Suatu proses penawaran pembelian saham yang hendak dilakukan oleh seorang investor atau sebuah perusahaan yang akan membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di bursa efek (perusahaan publik) dalam jumlah tertentu.

-  Treasury Stock (saham tresuri) : Saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasuri yang nantinya dapat dijual kembali.

 

-  Underwriter (penjamin emisi) : Lembaga penunjang pasar modal yang berperan sebagai penjamin emisi atau penjamin penjualan saham pada waktu pasar perdana..

-  Unit Penyertaan : Suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam porfolio investasi kolektif.

 

-  Voting Right (hak suara) : Hak pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS).

 

-  Waran : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada Agio/Disagio : NIlai yang didapatkan dari selisih antara penawaran umu dengan nilai nominal.

-  WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) : Seseorang yang telah memperoleh Izin Perorangan sebagai WPPE dan/atau Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan telah mendapat persetujuan dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan Bursa.

 

-  XD : Suatu simbol yang biasa digunakan didalam pengumuman surat kabar untuk menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan adalah ex deviden (tanpa deviden). Simbol “X” juga digunakan untuk obligasi tanpa bunga.

-   XR : Suatu simbol yang biasa digunakan didalam pengumuman surat khabar untuk menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan adalah saham Ex-Right (tanpa right).

-  XW : Suatu simbol yang biasa digunakan didalam pengumuman surat kabar untuk menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan adalah saham Ex-Warrants (tanpa warrants).

 

-  Yurisdiksi Setara : Sistem hukum negara lain yang di dalam peraturan perundang-undangannya, termasuk peraturan di bidang pasar modal, terdapat ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas suatu jenis Efek, yang pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas Efek yang sejenis menurut peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia.

-  Yield  : Keuntungan yang diterima investor, baik yang berasal dari capital gain maupun dividen. Yield dinyatakan dalam persentase dari modal yang ditanamkan.

-  Yield to Maturity (hasil sampai jatuh tempo) : Tingkat pengembalian internal yang diperoleh dari obligasi yang dipegang sampai pada saat jatuh tempo. YTM juga dapat diartikan sebagai Konsep yang digunakan untuk menentukan berapa tingkat pengembalian yang diterima pemodal bila ia menginvestasikan dana pinjaman jangka panjang (obligasi) dikaitkan dengan saat jatuh temponya. Untuk itu harus diperhitungkan harga beli, nilai pelunasan, waktu jatuh tempo, tingkat bunga serta waktu diantara pembayaran bunga.

 

-  Zero-Coupon Bond : Obligasi yang tidak memberikan bunga secara periodik; tetapi diisue dengan diskon besar dari nilai nominal dan dibayar kembali pada waktu jatuh tempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan.

Dari pembahasan dan studi pustaka yang penulis lakukan terhadap terminologi hukum dalam praktik pasar modal seperti diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam praktik pasar modal terdapat begitu banyak terminologi atau istilah (hukum) yang dipergunakan. Istilah-istilah yang dapat dipergunakan tersebut, baik yang diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang : Pasar Modal, maupun terminologi-terminologi yang dipakai dan di dalam praktik pasar modal dan dunia ekonomi sehari-hari pada umumnya.

 

B.     Saran.

Berkaitan dengan penulisan makalah singkat ini, maka penulis menyarankan agar terminologi-terminologi yang dikenal, baik itu terminologi hukum dalam praktik pasar modal, maupun terminologi hukum di luar itu, dapat lebih diperkenalkan kepada peserta didik – dalam hal ini mahasiswa. Lebih konkrit lagi akan sangat berguna apabila terminologi-terminologi hukum tersebut dijadikan suatu bahan ajar tersendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006.

 

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, Jakarta, Cet. Pertama, 2000.

 

Iman Sjahputra Tunggal, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvarindo, tanpa kota, 2008.

 

Katijo, ”Pasar Modal Tinjauan dari Aspek Yuridis”, Makalah, Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.

 

Umaran Mansyur dalam Jusuf  Anwar, Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni, Bandung, 2005.

 

Peraturan Perundang-undangan.

 

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang : Pasar Modal

Peraturan-peraturan BAPEPAM

 

Sumber Elektronik.

http://id.wikipedia.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang : Pasar Modal.

[2] Katijo, ”Pasar Modal Tinjauan dari Aspek Yuridis”, Makalah, Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

[3] Umaran Mansyur dalam Jusuf  Anwar, Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 53.

[4] Pada tahun 1892, perusahaan perkebunan Cultuurmaatschappij Goalpara yang berkantor di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 sahan dengan harga 500 gulden per saham. Empat tahun kemudian, Het Centrum dari Dogjakarta juga mengeluarkan peospektus penjualan saham senilai 105 ribu saham dengan harga perdana 100 gulden per lembar saham. Selain itu kedua perusahaan itu, beberapa perusahaan perkebunan juga mengeluarkan prospektus untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

[5] I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, Jakarta, Cet. Pertama, 2000, hlm. 4.

[6] Ibid. hlm. 6.

[7] Jusuf Anwar, Op. Cit. hlm. 58.

[8] Iman Sjahputra Tunggal, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvarindo, tanpa kota, 2008, hlm.5.

[9] Vide, I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Op. Cit. hlm. 6.

[10] Seperti halnya ada persyaratan laba minimum 10 % dari modal sendiri bagi perusahaan yang ingin go-public. Artinya perusahaan yang ingin go-public harus memiliki keuntungan 10 % selama dua tahunsebelum menawarkan sahamnya ke masyarakat. Persyaratn ini cukup memberatkan bagi perusahaan terkait yang ingin go-public.

[11] Iman Sjahputra Tunggal, Op. Cit. hlm. 6.

[12] Vide Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tantang : Pasasr Modal.

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi, diakses tanggal 23 Oktober 2008, Pkl. 10.16 WIB.

[14] Vide penjelasan umum Pasal 1UU Pasar Modal.

[15] Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah sebagai berikut : Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur PT X dan PT Y, Komisaris PT X dan PT Y, atau Direktur PT X dan Komisaris PT Y.

[16] Pasal 30 UU Pasar Modal.

[17] Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal. Yang dimaksud dengan derivatif dari efek adalah turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Yang dimaksud dengan “opsi” dalam penjelasan angka ini adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Yang dimaksud dengan “waran” dalam penjelasan angka ini adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

[18] http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan) , diakses tanggal 28 Oktoer 2008, Pkl. 10.16 WIB.

[19] Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 10.

[20] http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_kustodian, diakses tanggal 28 Oktober 2008, Pkl. 11: 00 WIB.

[21] Kliring (dari bahasa Inggris clearing) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktifitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi. Kliring melibatkan manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya. Proses kliring adalah termasuk pelaporan / pemantauan, marjin resiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan.

Kliring : proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa

[22] http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_investasi, diakses tanggal 28 Oktober 2008, Pkl. 12 : 34 WIB.

[23] Hamud M. Balfas, Op. Cit., hlm. 247.

[24] Tentang Pernyataan Pendafaran ini lihat Peraturan BAPEPAM No. : IX .A. 1 tentang : Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

[25] Istilah portofolio dalam dunia keuangan digunakan untuk menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perorangan. Memiliki portofolio seringkali merupakan suatu bagian dari investasi dan strategi manajemen resiko yang disebut diversifikasi. Dengan memiliki beberapa aset, resiko tertentu dapat dikurangi. Ada pula portofolio yang ditujukan untuk mengambil suatu resiko tinggi yang disebut portofolio konsentrasi (concentrated portfolio). Istilah portfolio dengan makna berbeda juga digunakan dalam dunia manajemen dan pemasaran, pendidikan dan seni.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.